oleh

Perusahaan Pers Wajib Berbadan Hukum

LINGGAU POS ONLINE, LUBUK KUPANG – Pertumbuhan perusahaan pers di Indonesia pasca reformasi sangatlah pesat. Bahkan, tidak sedikit dari mereka kerap kali mengabaikan ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki. Salah satunya keharusan berbadan hukum.

Hal ini disampaikan Direktur PT Wahana Semesta Linggau (Penerbit Harian Pagi Linggau Pos), Solihin saat mengisi Diklat Formal Keprotokolan dan Kehumasan yang diadakan Bagian Humas Protokol Setda Kabupaten Muratara di Hotel Dafam Lubuklinggau, Kamis (26/4).

Ia menjelaskan, saat Orde Baru sebelum tahun 1998, perusahaan penerbitan di Indonesia baru berkisar 350-an. Namun setelah reformasi, perusahaan pers tumbuh bak jamur di musim hujan, sampai 1.000-an lebih.

“Seiring dengan seleksi alam, kini stabil di posisi 800-an se-Indonesia ini,” jelas Solihin.

Menurutnya, yang harus diingat oleh pemilik modal yang bergerak di perusahaan pers, dalam proses operasional taatilah aturan.

“Ya memang dalam Undang-Undang (UU), setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Namun, untuk aturan tidak bisa. Harus ditaati. Salah satunya perusahaan pers harus memiliki SIUP dan SITU,” terang Solihin.

Pers, tegasnya lagi, wajib berbadan hukum.

“Salah satunya terdaftar di Kemenkum-HAM, berbentuk Badan atau Perseroan Terbatas (PT). Dan mengurus izin di mana tempat dia usaha itu sudah kewajiban. Sebagaimana yang dilakukan Linggau Pos Group saat ini,” jelasnya.

Lantas bagaimana jika kewajiban itu diabaikan?

“Ya seandainya ada oknum pemilik modal yang mengabaikan ini atau artinya tidak memenuhi syarat tersebut, maka pemerintah daerah yang berkewenangan memperbolehkan atau melarang pelaku usaha menjalankan usahanya,” jelas Solihin.

Menurutnya, besar manfaat perusahaan pers yang berbadan hukum. Salah satunya bisa mendapat kepercayaan lebih dari publik. Selain itu, kalau berbadan hukum, kalau ada keuntungan hasil usaha harus bayar Pajak Badan. Apalagi kalau perusahaan pers ini mitra yang dibiayai APBD dan APBN, maka pemerintah wajib mempertanyakan itu . Apa yang didapat oleh negara dari hasil usaha dia tersebut?,” imbuhnya lagi.

Ia berharap perusahaan pers di Muratara khususnya bisa memenuhi ketentuan ini.

Dalam Diklat, kemarin, Solihin juga menjelaskan, perusahaan pers, khususnya Linggau Pos Group memiliki tanggung jawab untuk membuat Muratara lebih kondusif, aman dan nyaman.

“Nah, selama menjalankan fungsi kami, selain ada fungsi informasi, edukasi, hiburan dan lembaga ekonomi, pers juga wajib menjalankan fungsi kontrol. Ini bukan niatan kami untuk memvonis maupun menghakimi, karena itu bukan poksi kami. Namun kontrol kami lakukan sebagai cara untuk mengingatkan sebagai rekan. Dan selama menjalankan tugas, kami akan tetap mengedepankan penyampaian informasi yang bersih, akurat, dan jernih,” imbuhnya.

Ia meyakini, setiap peserta Diklat Kehumasan dan Keprotokolan ini nantinya akan ‘bersentuhan’ langsung dengan para wartawan.

“Nah, jika di lembaga rekan-rekan diberitakan oleh wartawan. Mungkin narasumber atau lembaga merasa dirugikan dari sisi pemberitaan (karya jurnalistik) dari si wartawan, maka masyarakat atau narasumber bisa menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau pembetulan, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan, bahwa Pers Wajib melayani Hak Jawab. Bahkan pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000. Maka ketika narasumber atau lembaga sudah menyampaikan hak koreksi atau hak jawabnya, media/wartawan yang bersangkutan wajib memuat hak jawab atau hak koreksi atau hak pembetulan dari narasuamber yang bersangkutan tadi, dengan porsi pemberitaan yang sama, paling lama setelah hak jawab/hak koreksi itu disampaikan. Kalau tidak, maka narasumber yang dirugikan bisa mengadukan masalah ke Dewan Pers,” jelas Solihin lagi.

Ia juga mengingatkan, bahwa wartawan untuk melaksanakan tugas jurnalistik, untuk mendapatkan informasi harus dengan cara yang etis. Artinya, wartawan itu saat ingin bertemu dengan narasumber harus menunjukkan identitasnya. Atau sebaliknya, narasumber bisa menanyakan identitas dan maksud tujuan si wartawan.

“Jika wartawan tidak bisa menunjukkan identitas dan maksud tujuannya, narasumber berhak menolak, dan itu tidak melanggar Pasal 18 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers karena wartawan tersebut tidak memenuhi maksud dan tujuan Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” imbuhnya. (02)

Rekomendasi Berita