oleh

Perusahaan Jangan Timbulkan Masalah

Kepala DLHP Muratara, H Alfirmansyah
“Kepada PT Muratara Agro Sjahtera (MAS) yang harus diselesaikan tapal batas, baru administrasi lain. Apabila sudah tertib. Insya Allah tidak ada persoalan dikemudian hari..”

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Kehadiran PT Muratara Agro Sjahtera (MAS) diharapkan jangan jadi malapetaka bagi warga Muratara. Pesan ini disampaikan Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Muratara, Tarmizi, Rabu (22/11).

Seyogianya, kata dia, perusahaan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Jangan seperti kebanyakan perusahaan yang ada, bermasalah dan menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat,” kata Tarmizi ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Manajemen PT MAS dengan pemerintah kecamatan dan desa, kemarin.

Dijelaskannya, sejalan dengan visi misi Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat dan Wakil Bupati, H Devi Suhartoni diupayakan secara maksimal memanfaatkan lahan terlantar atau lahan tidur.

“Jadi jangan terjadi saling klaim baik antar Kades atau camat, dengan menerbitkan Surat Pengakuan Hak (SPH) padahal lahan tersebut tidak di daerah mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Muratara, H Alfirmansyah mengingatkan agar PT Muratara Agro Sejahtera (MAS) segera memvalidasi data lahan yang akan dijadikan lokasi perkebunan tebu. Jangan sampai ada permasalahan dikemudian hari.

“Saran kami perusahaan melakukan validasi data dengan menginventarisasi dokumen dan turun ke lapangan, jangan sampai mewariskan permasalahan ke DPLH,” pesan dia.

Menurutnya, sebelumnya juga banyak permasalahan terkait lahan yang diduga pencaplokan oleh masyarakat. Misalnya tinggal di Karang Anyar berkebun di Remban, Jangan sampai setelah sudah diganti rugi, tapi bermasalah.

“Yang harus diselesaikan tapal batas, baru administrasi lain. Apabila sudah tertib. Insya Allah tidak ada persoalan dikemudian hari,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Muratara Suhardiman, mengungkapkan sejak memulai melaksanakan aktivitas sosialisasi hingga saat ini pihaknya belum menerima atau melihat hasil validasi yang dilakukan oleh PT MAS.

“Sejak dimulai aktivitas sosialisasi kami belum menerima, hasil validasi oleh pihak perusahaan. Memang tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada kami, tapi harapannya selaku instansi yang menangani permasalahan perkebunan dan kehutanan tentunya perusahaan menyampaikan juga kepada kami,” sebutnya.

Dirinya juga menyarankan agar antar desa yang masuk dalam izin prinsip PT MAS sudah ada pemetaan sebagai antisipasi bila terjadi permasalahan.

“Kami menyarankan kepada para kades, betul-betul mengetahui masyarakat atau orang yang punya tanah. Jangan orang luar yang hanya berkebun tapi membuat SPH. Makanya kades, camat harus jeli dengan berpedoman peta,”ingatnya.

Suhardiman juga mengingatkan apabila mulai melakukan penerimaan pegawai agar menerima tenaga kerja lokal.

“Tolong kalau sudah mulai menerima karyawan prioritaskan betul menerima pegawai tenaga lokal. Khususnya tenaga kerja yang berada di seputaran perusahaan. Jangan ada istilah tenaga lokal tidak diterima lantaran tidak ada skill, atau meminta pengalaman kerja sekian tahun. Kalau memang harus ada skill artinya perusahaan harus memberikan pendidikan maupun pelatihan,” imbuhnya.

Kuasa Direktur PT MAS, Ali Sadikin menjelaskan rakor tersebut menindaklanjuti hasil rapat minggu lalu. Bahwa rapat koordinasi masalah tapal batas lokasi lahan PT MAS yang berada di sembilan desa, di lima kecamatan, yakni Nibung, Rawas Ulu, Rawas Ilir, Rupit dan Karang Dapo.

Adapun desa-desa tersebut diantaranya, Jadi Mulya, Krani Jaya, Lesung Batu, Remban, Lawang Agung, Sungai Jernih, Karang Waru, Beringin Sakti, 23 Ha Kecamatan Rawas Ilir, Setia Marga, Biaro Baru, Kelurahan Karang Dapo, Kertasari, Rantau Kadam.

“Inti lahan PT MAS, semua harus jelas, sehingga untuk tapal batas harus clear. Namun untuk tapal batas yang lebih dipertegas di tiga kecamatan yakni Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo, dan Kecamatan Rupit,” bebernya.

Menurutnya kegiatan PT MAS ini harus ada asas manfaat kepada tiga pihak yakni perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Sebagaimana diketahui untuk wilayah yang direncanakan untuk dijadikan lokasi lahan perkebunan tebu di lima kecamatan.

Rakor dipimpin oleh Asisten Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Muratara Muratara, Tarmizi, dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, H Alfirmansyah, Kepala Bagian (Kabag) Tapem, Firdaus Haris, para Hadir, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Suhardiman, Camat Rupit, Hj, Camat Rawas Ilir, Suharto, Camat Rawas Ulu, Asim Nurdin dan Kepala maupun perwakilan desa. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita