oleh

Pertanyakan Kasus Raskin Dijual Lebihi HET

Ketua LIN Kabupaten Musi Rawas, Dahli:

“Tapi sampai hari ini (kemarin, red) laporan kami belum ada tindaklanjutnya. Kami melaporkan Raskin melebihi HET diduga dilakukan oleh Kades Kebur, UH. Saat menyampaikan pengaduan ke Inspektorat hanya mendapatkan jawaban dari pegawai jika masalah itu akan diekspos dan sudah final. Tapi saya tidak mengerti maksudnya, karena kelanjutnya belum ada,”

LINGGAU POS ONLINE, KEBUR – Dugaan penjualan Beras Miskin (Raskin) melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Desa Kebur, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) masih berlanjut. Setelah dilaporkan ke KPK hingga Kejaksaan Agung, dan Polda Sumatera Selatan (Sumsel), kini pengaduan itu sudah disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Mura).

Pihak pelapor, Dahli selaku Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Mura, menanyakan kelanjutan dari laporan telah disampaikan pihaknya ke sejumlah pihak terkait, termasuk Inspektorat.

“Tapi sampai hari ini (kemarin, red) laporan kami belum ada tindak lanjutnya. Kami melaporkan Raskin melebihi HET diduga dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Kebur, UH. Saat menyampaikan pengaduan ke Inspektorat hanya mendapatkan jawaban dari pegawai jika masalah itu akan diekspos dan sudah final. Tapi saya tidak mengerti maksudnya, karena kelanjutannya belum ada,” ungkap Dahli pada Linggau Pos, Senin (6/8).

Dahli mengungkapkan, pihaknya melapor ke Inspektorat pada 24 November 2017 lalu. Setelah itu, pihaknya melapor kembali tanggal laporan sampai Kejagung.

“Kami juga telah melaporkan masalah ini ke pihak Polda Sumsel, dan Kejati tetapi belum ada tindakan. Sementara kami menunggu realisasi dari laporan yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” papar Dahli tetap mempertanyakan pengaduan yang disampaikan pihaknya. Semua ini, kata dia, demi keadilan yang akan dirasakan masyarakat Desa Kebur.

Sementara itu, Inspektur, Alexander Akbar saat dikonfirmasi mengakui, belum bisa memberikan komentar banyak mengenai hal tersebut.

“Saya belum bisa komentar soal ini,” ucapnya, kemarin.

Sekedar mengingatkan pembaca, kasus ini bermula saat Aliansi Masyarakat Kebur mendesak Bupati Mura, H Hendra Gunawan menyelesaikan persoalan di desa mereka. Puluhan warga Desa Kebur melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Mura, Senin 25 September 2017 lalu. Tuntutan mereka meminta usut tuntas dugaan pelanggaran harga Raskin di Desa Kebur yang semestinya Rp 16.000 per Kg atau Rp 24.000 per sak (15 Kg), tapi kenyataannya Rp 50.000 per sak (15 Kg).

Selanjutnya meminta Bupati segera membangun Kantor Desa Kebur, segera mengusut dan investigasi penggunaan dana desa tahun 2016. Terakhir meminta Bupati mengusut tuntas uang pendaftaran bedah rumah tahun 2014 hingga kini belum jelas.(08/04/Net)

Rekomendasi Berita