oleh

Persawahan Tak Direkomendasikan Jadi Perumahan

LINGGAU POS ONLINE, CURUP – Bisnis perumahan di Kota Curup makin berkembang pesat. Tapi, ada dua lokasi tidak direkomendasikan dijadikan lokasi perumahan.

Letaknya di Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan dan Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup.

Penegasan ini dikatakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong, Afni Sardi diwawancara di ruang kerjanya Rabu (11/4).

Tidak direkomendasikannya dua wilayah itu, kata Afni sapaan akrabnya, lantaran keduanya merupakan wilayah persawahan penghasil padi di Kota Curup.

“Kalau dibuat perumahan dikhawatirkan nanti lokasi persawahan menjadi alih fungsi jadi perumahan,” katanya.

Ia juga mengaku, sejauh ini belum ada pengusaha yang mengajukan izin untuk pembuatan perumahan di kawasan itu.

“Mungkin mereka sudah tahu tidak direkomendasikan jadi tidak ada yang mengajukan izin untuk buat perumahan di lokasi itu,” katanya.

Afni juga memaparkan, sejauh ini sejumlah perumahan yang mengajukan Izin Membuat Bangunan (IMB) sudah mencapai ribuan dari sejumlah titik bisnis perumahan yang ada di Kota Curup dan sekitarnya.

“Kalau yang membuat izin IMB seribu lebih untuk lokasi perumahan. Rata-rata perumahan mengajukan IMB semua sebelum melakukan pembangunan perumahan,” akunya.

Besaran IBM, disesuaikan dengan jenis bangunan, luas dan letak serta hal-hal lainnya sesuai peraturan.

Sementara itu, dalam pengajuan izin membangun perumahan, sambung Afni, pihaknya menggandeng sejumlah pihak terkait seperti dinas PU, dinas lingkungan hidup dan Organisasi Perangkat daerah (OPD) teknis.

“Kita gandeng OPD teknis, untuk menentukan kelayakan rumah, kemudian soal lingkungan tata ruang dan lainnya. Dan ada yang penting diperhatikan dalam membangun perumahan yakni pengusaha harus membuat fasilitas umum dan fasilitas sosial,” jelasnya.

Jika nantinya izin sudah dikeluarkan sebelum melakukan pembangunan dan kedepan pembangunan selesai ternyata tidak membuat fasilitas umum dan fasilitas sosial, maka pihaknya akan melakukan evaluasi dan bisa mencabut izinnya. (09)

Rekomendasi Berita