oleh

Perlindungan Pekerja Migran Jadi Prioritas

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memastikan bahwa, pihaknya akan fokus untuk melakukan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawasan (Timwas) TKI guna memfokuskan pada perlindungan hak pekerja migran.

Namun demikian, Fahri menilai, langkah ini tidak akan maksimal bilamana tidak dibarengi dengan respon sigap pemerintah dalam menerima temuan yang diperoleh Timwas. Kita ingin pemerintah supaya cepat menyikapi temuan di lapangan. Timwas dibentuk memastikan adanya perlindungan kepada pekerja migran. Kita datang kemana-mana untuk pastikan adanya perlindungan itu, ungkap Fahri usai Rapat Kerja Gabungan dengan Mendagri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja Kepala BNP2TKI, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan, di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).

Karena itu, lanjut Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia (UU PPMI) amat ditunggu masyarakat, agar regulasi ini bisa diterapkan.

Tidak hanya itu, institusi yang hadir dari lahirnya UU PPMI, Fahri meminta harus semakin komprehensif dan terintegrasi. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di sisa akhir masa jabatan ini. Salah satu cara melakukan perlindungan adalah UU PPMI ini harus dijadikan peraturan-peraturan teknis karena ini yang akan berlaku di lapangan. Selain itu, semua institusi yang bersinggungan ini harus semuanya terbentuk dan terintegrasi supaya pelayanan itu cepat, jadi basis datanya kuat dan itu yang kita tagih, tutur Fahri.

Hal lain yang menjadi fokus yakni database data. Ini yang perlu disiapkan pemerintah dalam upaya melindungi pekerja migran yang lebih komprehensif. Digitalisasi KTP kan sudah, selain itu juga berbasis paspor. Sehingga perlu terintegrasi dalam satu sistem database nasional. Sehingga pengiriman tidak ada lagi yang ilegal, sambungnya.

Hingga kini, lanjut legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, DPR RI akan terus mendorong peraturan turunan dari UU dapat segera diterbitkan. Sehingga menjadi payung hukum yang secara teknis mengatur bagaimana perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay menjelaskan demi melindungi PMI dari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dari perusahaan penyalur yang tidak bertanggung jawab. Pihaknya telah melakukan One Channel Model dimaksudkan untuk menyeleksi perusahaan yang kredibel dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Lanjut Saleh menuturkan hal ini telah dilakukan dalam program pilot project penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Saudi Arabia untuk menyeleksi perusahaan yang kredibel dan memenuhi ketentuan untuk penyaluran PMI. Kalau yang namanya monopoli kan satu perusahaan saja, ini kan tidak satu perusahaan. Kalau menurut penjelasan dari Kemenaker itu semua orang silakan datang daftar di situ tapi diseleksi melalui satu saluran, one channel, jelas Saleh.

Sistim penempatan PMI melalui One Channel Model dimaksudkan untuk kepentingan perlindungan PMI itu sendiri. Saleh mengungkapkan, dengan sistem ini nantinya akan ada satu lembaga yang menyeleksi dan bukan hanya dari Kemenaker saja, tetapi juga melibatkan instansi lain.

One Channel ini merupakan sistem rekrutmen dari pada asosiasi perusahaan penempatan pekerjaan migran Indonesia di luar negeri, ujar Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Kebijakan sistem satu kanal atau one channel model terhadap pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, tidak akan memunculkan monopoli. Model ini akan tetap melibatkan banyak pihak.

Misalnya dalam hal ini Kadin juga ikut di dalam, kemudian organisasi perusahaan yang selama ini ikut mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri itu juga ada di situ, termasuk juga Kementerian Luar Negeri, jadi tentunya lebih aman, tandas legislator dapil Sumatera Utara II itu. (frs/fin)

Rekomendasi Berita