oleh

Perihal Dana Kampanye, Paslon Terancam Diskualifikasi

“Hanya karena sumbangan dana kampanye, bisa membuat Paslon didiskualifikasi dari pencalonan,” kata Divisi Hukum KPU Lubuklinggau, Lukman Hakim.

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau, bisa kena diskualifikasi dari pencalonan. Bila sumbangan dana kampanye yang diterima melanggar Peraturan KPU No.5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

Divisi Hukum KPU Lubuklinggau, Lukman Hakim menjelaskan, kalau Paslon tidak boleh menerima sumbangan dari dana asing, warga asing, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dan pemerintah asing. Selain itu, dana kampanye tidak boleh dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

Ia mengatakan, kalau jika ada sumbangan dana kampanye asing pada Paslon, maupun dana yang berasal dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD, dananya akan diserahkan pada kas negara. Namun, jika tidak melapor dan ditemukan ketika diaudit Kantor Akuntan Publik, maka sanksinya Paslon itu akan dibatalkan ketika menang.

“Sedangkan untuk sumbangan dana kampanye dari partai politik maupun perusahaan berbadan hukum maksimal Rp 750 juta. Sementara sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal Rp75 juta, tidak boleh ada yang lebih dari itu,” kata Lukman, Selasa (1/5).

Ia melanjutkan, namun untuk saat ini tiga Paslon peserta Pilkada Lubuklinggau, baik H Toyeb Rakembang-Sofian, H SN Prana Putra Sohe-H Sulaiman Kohar, dan H Rustam Efendi-Riezky Aprilia, belum ada yang dinyatakan melanggar aturan.

“Sumbangan dana kampanye, periode 15 Februari sampai 19 April masih sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye. Sumbangan yang diterima kandidat, tidak ada yang mengikat,” jelasnya.

Namun, untuk periode 20 April sampai 24 Juni mendatang, pihaknya belum bisa memastikan akan tidak ada pelanggaran, karena hal itu belum terjadi.

“Kita tidak bisa berandai-andai. Prinsipnya, semua dana kampanye yang sudah dilaporkan Paslon akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, nanti mereka yang akan mengeluarkan rekomendasi apakah di situ ada pelanggaran atau tidak,” ungkapnya.

Sekedar mengingatkan, sumbangan dana kampanye yang diterima Paslon nomor urut 2, H SN Prana Putra Sohe-H Sulaiman Kohar tertinggi, dengan nominal sebesar Rp 834.000.000.

Diikuti, Paslon nomor urut 1, H Toyeb Rakembang-Sofian sebesar Rp 173.000.000. Sedangkan Paslon nomor urut 3, H Rustam Effendi-Riezky Aprilia, tidak menerima sepeserpun sumbangan dari pihak manapun, sehingga laporannya zero sumbangan. (01)

Rekomendasi Berita