oleh

Perihal Dana Kampanye, KPU Surati Tim Paslon

“Sanksi bagi Paslon yang tidak melaporkan dana kampanye, dibatalkan dari pencalonan,” kata Divisi Hukum KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim.

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau, mengimbau kepada tiga bakal Pasangan Calon (Paslon) yang akan maju di Pilkada, mempersiapkan Laporan Dana Kampanye (LDK), karena pada 14 Februari nanti. Serta, membuka rekening khusus dana kampanye, yang akan dipergunakan selama proses kampanye.

Divisi Hukum KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim menjelaskan kalau pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada tim pemenangan dari masing-masing. Sebab, sanksi bagi Paslon yang tidak melaporkan dana kampanye sangat berat, yakni pembatalan dari pencalonan, itu sudah dijelaskan dalam PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye.

“LDK (Laporan Dana Kampanye, red) yang sudah dimasukkan dalam rekening khusus, harus sudah dilaporkan pada 14 Februari nanti, atau dua hari setelah penetapan Paslon,” kata Lukman Hakim, Senin (5/2).

Setelah itu, pada hari berikutnya atau 15 Februari, KPU Kota Lubuklinggau akan mengumumkan hasil Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), dari masing-masing Paslon. Selanjutnya, pada 21 April Paslon harus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

“Dalam PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, sudah dijelaskan siapa-siapa saja yang boleh memberikan sumbangan dana kampanye, termasuk nominalnya,” ungkap Lukman.

Disitu, lanjut Lukman, telah dijelaskan kalau sumbangan dari Partai Politik (Parpol) pengusung, maksimal Rp 750 juta untuk masing-masing Parpol. Sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta, namun untuk sumbangan dari badan hukum atau perusahaan maksimal Rp 750 juta. Tapi, semua sumbangan itu tidak mengikat, atau uang yang disumbangkan hasil kejahatan.

“Semua sumbangan yang diterima harus dilaporkan, baik berbentuk uang, barang maupun jasa,” jelas Lukman.

Dalam proses ini, KPU Kota Lubuklinggau akan bekerja sama dengan kantor akuntan publik untuk diaudit, pada 25 Juni, ketika Paslon sudah menyerahkan Laporan Penyerahan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK). Hasil audit tersebut, akan diterima KPU pada 10 Juli, dan esok harinya atau 11 Juli hasil audit tersebut akan disampaikan ke masing-masing Paslon.

Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada masing-masing Paslon, nantinya mematuhi tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, kalau tidak mau kena sangsi dari Panwaslu.

“Sansi bagi Paslon yang tidak melakukan itu, dibatalkan dari pencalonan. Jadi, patuhi jadwal yang sudah ditetapkan,” imbaunya.

Terpisah, Komisioner Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi mengungkapkan kalau Panwaslu Kota Lubuklinggau akan menindak semua pelanggaran yang terjadi di Pilkada.

“Kami akan bekerja sesuai Tupoksi penyelenggara Pemilu. Kalau ada Paslon yang melanggar, akan ditindak sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. (11)

Komentar

Rekomendasi Berita