oleh

Perda PLP2B Selamatkan 30.000 Lahan Pertanian

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang sempat tertunda pembahasannya, akhirnya sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas, Tohirin, Senin (15/1).

“Alhamdulilah, akhirnya Perda yang sudah dibahas sejak tahun 2016 lalu ini sudah dibahas dan disahkan diakhir 2017 lalu. Saat ini, sedang tahap evaluasi Gubernur,” ungkap Tohirin.

Jika sebelumnya ia menjelaskan, pembahasan Raperda PLP2B tertunda lantaran ada perdebatan antara DPRD yang meminta jarak lahan yang boleh dialihfungsikan ke sektor lain dengan jarak 100 meter. Sementara pihak eksekutif mengajukan, hanya 50 meter.

“Di pembahasan kedua pasal mengenai jarak dihapus. Artinya, tidak ada lahan pertanian yang boleh dialihfungsikan, karena tidak ada yang mengatur mengani jarak yang diperbolehkan,” jelasnya.

Dengan disahkannya Perda ini, Tohirin menegaskan petani di Musi Rawas bisa lebih tenang dan dipastikan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Dan lebih pentingnya lagi, ada lebih kurang 30.000 hektare lahan pertanian yang bisa kita selamatkan. Ada sekitar 22 ribu hektare lahan pertanian yang ada serta lebih kurang 9.000 hektare lahan cadangan yang bisa kita selamatkan dari alih fungsi lahan,” tegasnya.

Setelah dievaluasi dan diundangkan, pihaknya pun berkomitmen untuk segera menyosialisasikan Perda tersebut.

“Ya segera kita sosialisasikan pastinya. Kedepan, spanduk pemberitahuan mengenai Perda PLP2B beserta sanksinya akan kita sebarkan. Agar semua petani dan masyarakat mengetauhi, kalau kita saat ini sudah memiliki Perda ini,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya Perda ini tidak ada lagi lahan pertanian yang beralih fungsi.

“Kerena dalam Perda ini, juga diatur mengenai sanksi. Kita berharap, kedepan tidak ada yang diberikan sanksi karena melanggar aturan ini. Kalaupun ada, leading sektor pengawasannya ada di Dinas Pertanian, serta OPD-OPD lainnya yang berkaitan, seperti Sat PolPP,” ungkapnya Kembali. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita