oleh

Peran Perempuan Masih Diabaikan

LINGGAU POS ONLINE – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengisyaratkan negara akan kehilangan potensi terbesarnya jika gagal memberdayakan perempuan termasuk anak perempuan.

”Kesetaraan gender dapat meningkatkan potensi produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia, PDB tahunan berpotensi meningkat hingga 135 miliar USD pada 2025 dengan tercapainya kesetaraan gender (McKinsey, 2018). Namun saat ini, Indonesia berada di peringkat 116 dari 189 negara dalam Gender Inequality Index UNDP,” ungkap Suahasil pada pembukaan Summit on Girls 2019 yang diselenggarakan Plan Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Peringkat ini, sambung dia, lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan Thailand. Tiga indikator dalam indeks ini termasuk pembangunan SDM, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi dalam lapangan pekerjaan formal.

Sementara itu Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti, menekankan perlu perbaikan dan langkah positif yang dijalankan oleh semua pihak. Ia mengapresiasi kebijakan positif seperti perubahan batas usia perkawinan untuk anak perempuan menjadi 19 tahun yang dapat berdampak besar bagi kesetaraan gender dan pembangunan SDM.

“Momentum ini dapat digunakan untuk mendorong upaya yang lebih kuat lagi untuk memajukan potensi perempuan Indonesia. Investasi terhadap SDM Indonesia, utamanya perempuan harus dimulai dari investasi pada anak perempuan, termasuk pada saat mereka remaja,” tegas Dini.

Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ghafur Dharmaputra menambahkan, dengan melibatkan semakin banyak perempuan di berbagai bidang, Indonesia akan semakin maju dan sama dengan negara-negara maju lainnya. “Inilah peran kita bersama, pemangku kepentingan, lembaga dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut,” terang Ghafur mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Saat ini, anak dan kaum muda perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun politik. Perkawinan terjadi pada 1 dari 7 anak perempuan berusia di bawah 18 tahun di Indonesia (Plan International, 2018) yang artinya juga mengganggu kegiatan bersekolah.

Selain itu, 47,4% dari 1.000 perempuan berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan tidak terencana karena aktivitas seksual yang tidak aman (UNDP, 2017). Di dunia kerja formal, tingkat partisipasi perempuan tidak sebesar laki-laki, yaitu 55,5%, disbanding 83,18% (BPS, 2019).

Partisipasi perempuan di politik pun tidak sebanding dengan laki-laki. Hanya ada 20.5% wakil perempuan di parlemen (DPR, 2019) dan 6% kepala daerah yang merupakan perempuan. Berbagai tantangan dan rekomendasi diperbicangkan dalam forum satu hari ini yang melibatkan sekitar 500 peserta dan lebih dari 40 pembicara yang termasuk anak dan kaum muda, serta 14 mitra institusi.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita