oleh

Penyerahan DIPA Petikan Tahun 2020 Wilayah KPPN Lubuk Linggau Sukses

Oleh Wali Kota Lubuklinggau

LINGGAU POS ONLINE – Bertempat di Ballroom Hotel Dewinda Lubuklinggau, Rabu (27/11/2019) telah dilaksanakannya Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2020 untuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau.

Penyerahan DIPA Petikan APBN Tahun 2020 secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe, sabagai wakil Pemerintahan Pusat di Wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, kepada para Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, dan Organisasi Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau.

Hadir juga pada acara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Hj Zairida, Kalapas Lubuklinggau H Imam Purwanto, Perwakilan Polres Lubuklinggau oleh KabagRen Kompol Hariadi, Perwakilan Polres Musi Rawas oleh Wakapolres Kompol Handoko Sanjaya, Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau oleh Sekretaris Ponijan, dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau yang mewakili di wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau.

Dalam laporannya sekaligus membacakan Amanat Menteri Keuangan, Kepala KPPN Lubuk Linggau, Rosaldina mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Lubuklinggau yang berkenan hadir dalam acara Penyerahan DIPA Petikan APBN Tahun 2020. Dikatakannya, Penyerahan DIPA tahun 2020 ini dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Pusat dan Daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2019, guna menunjukkan langkah nyata serta manfaat kepada seluruh Rakyat Indonesia khususnya pada Provinsi Sumatera Selatan, lingkup kota Lubuklinggau, kabupaten Musi Rawas, serta kabupaten Muratara.

Rosaldina juga menyampaikan pada tanggal 18 Oktober 2019, Presiden Ir H Joko Widodo bersama DPR telah mensahkan undang-undang nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dimana pada ABN tahun 2020 tersebut alokasi Belanja Negara sebesar Rp 2.540, 4 Triliun, dengan Pendapatan Negara sebesar Rp 2.233,2 Triliun serta Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 307,2 Triliun.

Dan pada 14 Nopember 2019 lalu, di Istana Negara – Jakarta telah dilakukan prosesi penyerahan DIPA Induk APBN Tahun 2020 dari Presiden kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan Buku Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk wilayah provinsi masing-masing. Menindaklanjuti prosesi tersebut, sesuai amanat Presiden, bagian dari DIPA Induk Kementerian/Lembaga terinci kepada DIPA satker Kantor Daerah dan Tugas Pembantuan yang akan dilaksanakan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, yang mana penyerahan DIPA Petikan Tahun 2020 dilakukan Rabu (27/11/2019).

“Dokumen DIPA Petikan APBN Tahun 2020 yang akan diserahkan hari ini meliputi 45 DIPA Kantor Daerah dan Tugas Pembantuan (KD/TP) sebesar Rp 479. 268.564.000,-, yang akan dibelanjakan oleh satuan kerja Kota Lubuklinggau sebesar Rp 257,86 miliar, Kabupaten MURA sebesar Rp 199,95 miliar dan Kabupaten Muratara sebesar Rp 21, 46 miliar. Sedangkan transfer DIPA ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 3.161.797.740.000,-, dengan rincian Kota Lubuklinggau sebesar Rp 801.911.431.000, Kabupaten Mura sebesar Rp 1.535.799.083.000,-, dan Muratara sebesar Rp 824.087.226.000,-,”jelasnya.

Dijelaskan juga oleh Rosaldina, bahwa rincian potensi belanja pada setiap wilayah perlu di highlight agar menjadi perhatian semuanya dalam mewujudkan kualitas pengeluaran (quality of spending).

“Dan sesuai arahan Bapak Presiden, seberapa besar nilai belanja itu seyogyanya tidak menjadi hambatan, akan tetapi kita bisa lebih memaknai setiap rupiah yang kita belanjakan secara baik. Itulah yang harus menjadi perhatian kita semua,”ungkapnya.

Dan, masih kata Rosaldina, bahwa Alokasi belanja ke setiap wilayah tersebut merupakan potensi ekonomi daerah yang seyogyanya dimanfaatkan sebagai stimulan dalam mendorong warga masyarakat, khususnya kepada pelaku ekonomi potensial untuk lebih memanfaatkan potensi belanja tersebut bagi peningkatan kinerja businessnya, sehingga pada waktunya dapat mempertinggi kinerja ekonomi daerah masing-masing yang terrepresentasi dalam peningkatan volume PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang merupakan tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dan Rosaldina mengingatkan juga kepada seluruh KPA di Wilayah KPPN Lubuk Linggau, pentingnya untuk fokus pada 5 program Bapak Presiden, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi dan penyederhanaan birokrasi. Yang mana hal ini sejalan dengan tema APBN Tahun 2020 yang harus dapat mendorong Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

“Menteri Keuangan juga meminta agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja negara, belanja untuk keperluan insfrastruktur dan belanja modal lainnya agar dipastikan dapat dimulai lebih awal sehingga pencairan dana atas belanja negara tersebut akan berperan optimum untuk menggerakkan ekonomi, agar target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesehjateraan masyarakat dapat tercapai. Dan kami KPPN Lubuk Linggau akan senantiasa siap memberikan bantuan kepada satker di wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau, baik dari satker Kementerian Negara/Lembaga maupun OPD, baik secara coaching bagi jajaran pengelola keuangan pemerintah maupun koordinasi antarpimpinan.,”paparnya.

Oleh karena itu, tambahnya, KPPN Lubuk Linggau juga mengharapkan agar para pimpinan satker dapat menyediakan waktu untuk terus berkoordinasi menjalin kebersamaan dengan KPPN Lubuk Linggau dalam rangka memecahkan permasalahan, mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan anggaran.

“Dan periode pelaksanaan Anggaran 2019 tinggal 1 bulan lagi, mari kita upayakan untuk meningkatkan penyerapan anggaran semaksimal mungkin agar mencapai tingkat penyerapan ideal yakni 100 persen. Mencapai pelaksanaan kegiatan yang efektif sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dan tidak bersifat menghambur-hambur dana untuk mencapai realisasi yang terbaik. Dan yang terpenting dalam pembelanjaan uang negara dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomian dan kesehjateraan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Mura dan Muratara,”harapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe mengharapkan kepada seluruh satker agar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBN dan APBD secara efektif, efisien, produktif dan berbasis output dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan sosial, melalui: Peningkatan belanja publik dan memenuhi belanja mandatori; Pelaksanaan DAK Fisik secara benar untuk pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan prioritas daerah; Penguatan sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan yang didanai dari belanja APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/kota dan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing; Efisiensi belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honorarium tim/kegiatan dan rapat-rapat; Peningkatan integritas, kompetensi dan profesionalisme aparat Pemda dalam mengelola keuangan dan melayani masyarakat, serta menjauhkan diri dari segala tindakan koruptif.

Selanjutnya, Prana Putra Sohe juga mengingatkam kepada satker agar berupaya mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan juga harus ditingkatkan untuk menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun. Hal ini penting karena menyangkut peredaran uang, pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Serta kepada para Satker penerima DIPA agar setelah diterimanya dokumen pagu anggaran, terkait pekerjaan yang dikontrakkan dapat segera melakukan pelelangan pekerjaan sehingga pekerjaan bisa dimulai pada awal tahun anggaran.

“Terakhir yang tak kalah penting adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk belanja operasional di
kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Saya ingin mengingatkan kita semua harus fokus bekerja dan meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan.
Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan anggaran diminta agar senantiasa meningkatkan sinergi
dan koordinasi antara Pemda, pimpinan Kementerian/Lembaga dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan KPPN Lubuk Linggau,”tutupnya.

Penyerahan Dokumen DIPA Petikan secara simbolis diberikan Wali Kota Lubuklinggau kepada 10 kepala satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Kepala OPD penerima alokasi belanja dalam skema alokasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, sebagai perwakilan dari satuan kerja lingkup wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau. Serta dilakukan juga penandatanganan Pakta Integritas yang diwakili 4 kepala satker bersama Kepala KPPN Lubuk Linggau. (*)

Laporan: Qori Musdalifah

Rekomendasi Berita