oleh

Penyerahan DIPA Petikan 2019 Sukses

#Satker Lingkup KPPN Lubuk Linggau

PENYERAHAN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan merupakan agenda tahunan dan sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA Induk, yang mana untuk Tahun 2019 telah diserahkan Presiden RI kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran dan Gubernur pada 11 Desember 2018 di Istana Negara, Jakarta.

Dan sesuai amanat Presiden, DIPA Petikan untuk belanja negara yang dilaksanakan di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), diserahkan kemarin (20/12) oleh Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe yang diwakili Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani, mewakili Pemerintah Pusat kepada para pemimpin Satuan Kerja (Satker) selaku kuasa pengguna anggaran di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muratara, di Ballroom Hotel Dafam Lubuklinggau.

Penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan KPA yang disaksikan oleh Kepala KPPN Lubuk Linggau, Rosaldina dan para KPA lainnya, Kamis (20/12).

Pada acara tersebut, hadir juga Wakil Walikota Lubuklinggau H Sulaiman Kohar, Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani, Kapolres Lubuklinggau AKBP Dwi Hartono, Kajari Kota Lubuklinggau Hj Zairida, Kepala KPP Pratama Lubuk Linggau Ronny Johannes Purba, Kepala KPPN Lubuk Linggau Rosaldina, Kepala Bandar Udara Silampari Rudi Pitoyo, Kepala Kankemenag Lubuklinggau Drs H Azhari Rahardi, KPU Kabupaten Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara, serta seluruh kuasa pengguna anggaran di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muratara yang hadir pada prosesi penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019.

Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar dalam pidatonya menyampaikan penyerahan DIPA Petikan tahun 2019 ini dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2018.

“Dan dengan adanya alokasi dana transfer ke daerah dan dana kelurahan/desa yang diterima oleh kabupaten/kota pada tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, agar difokuskan untuk memperbaiki jumlah dan mutu pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan daerah. Serta upaya untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan juga harus ditingkatkan untuk menghindari penumpukan anggaran akhir tahun,” katanya.

Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar foto bersama tamu undangan dan para KPA yang hadir pada penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019, Kamis (20/12).

Dan tak kalah penting, Sulaiman juga berharap kepada Satker setelah ini agar terkait pekerjaan yang dikontrakkan dapat segera melakukan pelelangan pekerjaan, agar pekerjaan bisa dimulai pada awal tahun anggaran.

“Dan saya berharap semua Satker dapat efisiensi dalam penggunaan anggaran. Serta saya ingin mengingatkan kepada semua agar harus fokus bekerja dan meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan,” ungkapnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala KPPN Lubuk Linggau, Rosaldina menjelaskan penyerahan DIPA ini dapat dimaknai sebagai momentum kesiapan dimulainya proses pelaksanaan anggaran tahun 2019 di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Muratara.

“Bagian dari belanja negara tahun 2019 yang akan direalisasikan di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Muratara mencapai Rp3,69 triliun, yang meliputi belanja untuk satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp484,97 miliar, dan belanja yang disalurkan sebagai Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp3,38 triliun (termasuk dana kelurahan dan dana desa),” paparnya.

Para pemimpin Satker selaku kuasa pengguna Anggaran di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang hadir pada penyerahan DIPA Petikan Tahun 2019, di Ballroom Hotel Dafam Lubuklinggau, Kamis (20/12).

Lanjutnya, dana transfer ke Kota Lubuklinggau sebesar Rp0,83 triliun termasuk dana kelurahan untuk 72 kelurahan sebesar Rp26,6 miliar. Untuk dana transfer Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1,67 triliun termasuk dana kelurahan untuk 13 kelurahan sebesar Rp4,8 miliar dan Dana Desa tahun 2019 untuk 186 desa sebesar 191,13 miliar. Sedangkan dana transfer Kabupaten Muratara sebesar Rp0,87 triliun termasuk dana kelurahan tahun 2019 untuk 7 kelurahan sebesar Rp2,59 miliar dan dana desa tahun 2019 untuk 82 desa sebesar Rp101,74 miliar.

Secara keseluruhan, dokumen DIPA petikan APBN tahun 2019 yang akan diserahkan dan direalisasikan di wilayah Koata Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Muratara sebanyak 44 DIPA dari 30 kantor atau satuan kerja yang mencakup nilai sebesar Rp484,97 miliar yang akan dibayarkan melalui KPPN Lubuk Linggau.

“Biasanya kan penyerahan DIPA petikan di awal tahun, tetapi untuk tahun ini penyerahan DIPA dilakukan lebih awal, karena kami memikirkan pekerjaan yang akan segera dilakukan, maka dari itu kita lakukan pada 20 Desember 2018, yang mana memang batas penyerahan DIPA di Seluruh Indonesia adalah 21 Desember 2018,” katanya.

Rosaldina juga mengimbau kepada seluruh KPA, dengan lebih awalnya penyerahan DIPA petikan ini, maka diharapkan pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan keuangan APBN semakin cepat dilaksanakan dimulai dari awal tahun 2019.

Dan untuk merespons keraguan publik terhadap terwujudnya good governance dalam pengelolaan Keuangan Desa, pada saat penyerahan DIPA Petikan 2019 di wilayah Provinsi Sumsel 18 Desember 2018 di Palembang. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel telah mengeluarkan pengakuan dan dukungan kepada 14 desa di Provinsi Sumsel yang menurut pengamatan, patut dan diyakini dapat menjadi “Desa Prospektif Good Governance dalam pengelolaan Keuangan Desa”. Dan untuk desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah Desa Rejosari, Kecamatan Megang Sakti, untuk desa di wilayah Kabupaten Muratara adalah Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit. (rrf)

Rekomendasi Berita