oleh

Penyelenggara Pemilu Harus Netral

MURATARA – Mengurangi kejadian konflik dalam Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilihan daerah rawan konflik, Selasa (18/12).

Pasalnya, berdasarkan laporan Bawaslu, Kabupaten Muratara merupakan daerah rawan konflik.

Komisioner KPU Sumatera Selatan (Sumsel) Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriadi menyatakan untuk meminimalisir terjadinya konflik, makanya pihaknya melaksanakan sosialisasi ini.

“Sosialisasi ini guna untuk menekan terjadinya konflik saat Pemilu 2019. Juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat, dalam mengikuti pesta demokrasi negeri ini,” paparnya.

Ditambahkannya, kurang netralnya para penyelenggara pemilu, menjadi faktor terjadinya konflik pada saat pemilihan umum. Ini berdasarkan pengalaman di pemilu sebelumnya.

“Akan ditekankan kepada pihak penyelenggara untuk merekrut KPPS yang netral dan juga memiliki rekam jejak yang baik. Jangan sampai memilih yang rekam jejaknya buruk, karena akan menjadi pemercik terjadinya konflik,” tambahnya.

Ditambahkan Hepriadi, sering terjadinya perbedaan persepsi antara pihak penyelenggara menjadi sorotan bagi KPU Provinsi.

“Kami juga akan melakukan bimtek serta membuat buku panduan dalam pemungutan dan pemilihan nanti,” paparnya.

Sementara itu Komisioner KPU Muratara Divisi Sumber Daya Manusia, Neti Herawati menjelaskan menjadi tugas bersama, untuk menghilangkan image Muratara sebagai daerah rawan konflik.(cw3)

Rekomendasi Berita