oleh

Penyelenggara Pemilu Diminta Jaga Integritas

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra
“Salah satu wujud integritas itu penyelenggara tidak ada keberpihakan sama sekali kepada calon manapun, termasuk incumbent….”

Ketua KPU Provinsi Sumsel, H Aspahani :
“Jadi tanpa NIK, tidak bisa memilih. Hanya masyarakat yang sudah melakukan perekaman dan memiliki NIK yang bisa memilih….”

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Penyelenggara jangan melakukan pelanggaran, harus berintegritas, jangan berpihak ke calon manapun, termasuk incumbent. Hal ini ditegaskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra saat diwawancara, Minggu (5/11).

Di tengah-tengah kesempatan menghadiri Peluncuran Si Koda dan Peresmian Gedung Logistik KPU Kota Lubuklinggau, Ilham Saputra mengungkapkan, salah satu wujud integritas itu penyelenggara tidak ada keberpihakan sama sekali kepada calon manapun, termasuk incumbent.

“Misalkan incumbent merasa memiliki aparat kami di bawah. Tidak. Itu tidak sama sekali. Kalau menjaga nama baik dengan Pemda iya. Tapi tidak kemudian memberikan privilege (hak istimewa,red) kepada incumbent untuk memenangkan Pilkada. Ingat, jika anda (penyelenggara,red) melanggar Undang-Undang (UU) maka anda kena pidana,” tegasnya mengingatkan.

Selain integritas dari lingkup internal, Ilham Saputra juga menjelaskan KPU turut mengantisipasi terjadinya kekerasan di beberapa tempat saat Pilkada.

“Ya kalau 2017 memang ada beberapa Pilkada yang diwarnai kekerasan. Kita sama-sama berdoa dan berusaha hal itu tidak terjadi di Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Juni 2018 mendatang. Untuk mencegahnya, kuncinya penyelenggara Pilkada harus profesional dan berintegritas,” ungkapnya.

Prinsipnya, lanjut Ilham, KPU berusaha meminimalisir kesalahan yang dibuat penyelenggara yang menyebabkan potensi kerawanan konflik itu muncul.

“Yang kami lakukan, ada Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu sampai menerbitkan PKPU, agar tidak ada multi interprestasi di kalangan penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

Mengenai pemilih, KPU ternyata juga sangat konsentrasi pada partisipasi pemilih pemula.

“Dalam sosialisasi tadi (kemarin,red) banyak yang 2018 nanti usia 17 tahun. Artinya tahun depan mereka sudah memilih. Syarat utamanya harus punya Nomor Induk Kependudukan (NIK), itu merunut pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kalau hanya bawa surat keterangan dari kelurahan tidak bisa memilih. Pemilih dapat menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kalau pihak Dukcapil belum bisa mencetak KTP-El karena masalah teknis, maka bisa menggunakan surat keterangan sudah melakukan perekaman. Intinya wajib pilih harus memiliki NIK . Makanya harus melakukan perekaman KTP-El,” sarannya.

Menurut Ilham, sudah beberapa kali KPU RI rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memastikan perekaman KTP-El tuntas.

“Mereka (Mendagri,red) bilangnya sih perekaman sudah 100% orang yang KTP-El. Sebab persoalannya masyarakat yang diminta aktif untuk perekaman KTP-El,” terang Ilham.

Untuk memaksimalkan partisipasi pemilih, KPU bekerja sama dengan pemda dan stakeholder dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Yang paling penting bukan hanya partisipasi, tapi menyambut gembira pilkada. Tidak ada kebencian-kebencian yang muncul, tidak ada hujatan dan caci maki, tidak ada black campign, dan money politic. Pilkada ini masalah memilih pemimpin, kalau kita pilih dengan senang hati, yakinlah nanti akan muncul pemimpin yang melayani kita dengan baik,” jelasnya.

Lantas bagaimana dengan persiapan penyelenggaraan Pilkada saat ini?

Ketua KPU Provinsi Sumsel, H Aspahani menerangkan, secara serentak KPU Sumsel telah merekrut PPK dan PPS yang lebih objektif.

“Tahap yang dilakukan saat ini mulai sosialisasi. Kalau data pemilih pemutakhirannya mulai Januari 2017. Intinya dua bulan jelang pencoblosan, kalau Pilkada Lubuklinggau 27 Juni 2018 itu artinya sekitar bulan April 2017 harus sudah fiks,” terangnya.

Untuk meminimalisir data ganda, KPU sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil dengan menggunakan NIK.

“Jadi tanpa NIK, tidak bisa memilih. Hanya masyarakat yang sudah melakukan perekaman dan memiliki NIK yang bisa memilih. Maka yang belum perekaman KTP-El segera ke Disdukcapil untuk melakukan perekaman. Sekalipun belum dapat KTP-El, asal ada surat keterangan sudah melakukan perekaman, itu bisa jadi modal untuk memilih,” imbuhnya.(05)

Komentar

Rekomendasi Berita