oleh

Penyandang Disabilitas Mental Boleh Memilih

JAKARTA – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap mengikutsertakan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) diapresiasi Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJSI).

Sebelumnya, Isu orang gila boleh mencoblos dalam pemilu sempat ramai di sejumlah media. Bahkan beberapa pihak mencoba memperkeruh dengan isu skenario untuk mencurangi pemilu.

Ketua PJSI, Yeni Rosa Damayanti memaparkan, jika orang yang disebut orang gila adalah orang yang terganggu jiwanya. Yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental. Menurut UU No 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Lebih lanjut Yeni mengatakan, Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan pemerintah untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak daftar sebagai pemilih.

“Pendaftaran PDM sebagai pemilih dalam pemilu adalah hasil perjuangan berbagai organisasi disabilitas. Yang telah melakukan advokasi hak memilih ke berbagai pihak termasuk KPU, Bawaslu dan DPR RI,” kata Yeni, di Jakarta, Rabu (16/1).

Pada Pemilu 2014 lalu, PDM sudah menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara menunjukkan hasil berbeda. Misalnya di Rumah Sakit Grashia Jogjakarta, Paslon Jokowi-JK menang. Sedangkan di RSJ Sanglah Bali dan beberapa rumah sakit jiwa di Mataram, Lombok yang menang adalah Prabowo-Hatta.

Komentar yang mengatakan bahwa memberikan hak pilih kepada PDM membahaykan bangsa dan negara adalah komentar keliru, stigmatif, dan diskriminatif. Komentar bahwa PDM akan mengacau dan melakukan pengrusakan dinilai stigma negatif. Memandang semua PDM sebagai makhluk yang berbahaya.

Sementara itu, Aktivis Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadani mengatakan, jika potensi kecurangan pemilu bisa terjadi dimana-mana. Baik menggunakan posisi atasan kepada bawahan. Guru kepada murid bahkan orang tua kepada anak.

“Jika ada potensi kecurangan untuk memanipulasi, maka pihak itu yang harus ditindak. Bukan hak pilih warga negara yang dicabut,” ujar Fadli.

Menurutnya, melarang PDM untuk memilih karena bisa dimanipulasi suaranya adalah sama dengan analogi perempuan keluar rumah bisa mengalami pelecehan. Harusnya pelecehannya yang dilawan, bukan perempuan yang dilarang keluar rumah, tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ariani Soekanwo, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas. Menurutnya, semua pihak harus menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Menghentikan segala bentuk stigma dan diskriminasi kepda PDM. Dan tidak menggunakan penyandang disabilitas mental sebagai isi dan permainan politik.

Kami mendorong kepada pemimpin dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama mewujudkan masyarakat yang inklusif, tanpa diskriminasi dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental, tandasnya. (khf/fin)

Rekomendasi Berita