oleh

Pentingnya Verifikasi Perusahaan Pers dan UKW

Catatan “Bakti untuk Negeri” Dewan Pers dan Kemenkominfo RI (2)

Jurnalis yang berkualitas dan profesional akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas pula dan diterima masyarakat dengan baik. Untuk melahirkan jurnalis berkualitas tentu tidak terlepas dari kejelasan perusahaan pers, pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap para jurnalis.

Laporan Solihin, Palembang

WAKIL Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi, di hadapan peserta diskusi “Bakti untuk Negeri”, dihadiri para jurnalis media cetak, online, radio dan televisi, munculnya media abal-abal bukan semata-mata karena perusahaannya.

Tetapi adanya media abal-abal ini terkadang masalah konten atau isi dari karya jurnalis yang disajikan medianya. Ini disebabkan oleh para pelaksana jurnalis (wartawan/reporter/kontributor/koresponden), editor yang bekerja di media itu tidak berkompeten di bidangnya.

Disamping itu adanya pemanfaatan pemberian tugas dan kewenangan oleh oknum di internal perusahaan media yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan bukan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Contoh, adanya pembuatan kartu identitas/surat tugas wartawan yang diterbitkan oleh kepala bagian pemasaran koran, iklan, kepala biro atau perwakilan. Tidak adanya jaminan kesejahteraan bagi karyawan dalam hal ini gaji wartawan. Akibatnya banyak sekali perilaku oknum yang mengaku wartawan (jurnalis) melakukan tindakan yang merusak profesi jurnalistik atau pers.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pers tempat oknum yang mengaku wartawan bekerja tadi tidak jelas. Mengapa? Perusahaan pers itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai lembaga pers yang dikehendaki Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dituangkan pada pasal 10, bahwa perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Yang dimaksud dengan bentuk kesejahteraan lainnya adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain berdasarkan kesepakatan antara manajemen dengan wartawan dan karyawan.

Atas dasar itulah pentingnya program verifikasi perusahaan pers, sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Stanndar Perusahaan Pers. Lalu pentingnya sertifikasi wartawan, diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/I1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Tujuan verifikasi perusahaan pers untuk menyehatkan pers, dan untuk menjamin masyarakat mendapatkan berita yang jelas dan berkualitas dari perusahaan pers. Perusahaan pers yang terverifikasi memiliki nilai lebih daripada yang tidak terverifikasi, diantaranya media terverifikasi dipermudah membuka jaringan.

Wartawan media terverifikasi diprioritaskan untuk mendapat akses informasi. Selain itu, media terverifikasi dilayani dalam kasus sengketa pers yang ditangani Dewan Pers dilakukan untuk menciptakan iklim pers yang bersih dan sejuk di Indonesia.

Kemudian perlunya program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) adalah pengakuan berbentuk sertifikat untuk diri sendiri dan media massa yang akan mempekerjakan bahwa seseorang mampu untuk melakukan hal-hal yang ada dalam dunia jurnalistik. Tiga tingkatan/level UKW, yakni level Muda, Madya dan Utama.

Seorang wartawan wajib memiliki sertifikat wartawan  untuk menghadapi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas jurnalistik dan industri media massa. Dengan sertifikat ini, diharapkan para wartawan dalam melakukan tugasnya dapat menunjukkan kinerjanya secara profesional.

Tujuan UKW adalah untuk memastikan kompetensi pengetahuan, keterampilan wartawan, dan acuan sistem evaluasi kinerja seorang wartawan dari perusahaan, lembaga, organisasi tempatnya bekerja. Lalu UKW juga bertujuan menjaga dan meningkatkan harkat profesi wartawan, sehingga menghasilkan wartawan yang kompeten untuk masyarakat Indonesia.

Untuk itu Jimmy Silalahi mengingatkan kepada para aparatur negara dan pelaku usaha, hentikan pemberian berupa apapun kepada wartawan yang tidak jelas manfaatnya bagi kepentingan publik. Sebab, praktik seperti itu merupakan penciptaan kultur yang tidak baik terhadap dunia jurnalistik di Indonesia. (habis)

Rekomendasi Berita