oleh

Penjabat Walikota Lubuklinggau Pastikan Tindak ASN Tak Netral

“Apapun rekomendasi dari Komisi ASN, itu yang akan kita lakukan,”kata Penjabat Walikota Lubuklinggau, H Riki Junaidi.

LINGGAU POS ONLINE, WATEVANG – Panwaslu Kota Lubuklinggau telah merekomendasikan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Komisi ASN. Tiga ASN yang dipastikan mendapat sanksi itu, karena terbukti tidak netral dalam perhelatan Pilkada Kota Lubuklinggau tahun 2018.

Putusan tersebut hasil kajian atas laporan masyarakat dan temuan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), yang diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kota Lubuklinggau.

Ketiga ASN yang direkomendasikan ke Komisi ASN tersebut, adalah seorang ASN staf Kelurahan Eka Marga, Kecamatan Selatan II yang berfoto dengan Pasangan Calon (Paslon) Walikota. Kemudian, seorang staf Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, juga berfoto dengan Paslon Walikota, dan oknum Guru PNS SMPN yang orasi dan foto bersama Paslon Wakil Walikota Lubuklinggau .

Pejabat Walikota Lubuklinggau, H Riki Junaidi, menjelaskan ia akan menindak tegas oknum ASN yang terbukti tidak netral tersebut, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi ASN. Sanksi yang akan dikenakan pada tiga ASN ini bisa berupa teguran ringan, teguran keras hingga pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

“Apapun rekomendasi Komisi ASN, itu yang akan kita lakukan,” jelas Riki Junaidi, usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Lubuklinggau, Selasa (22/5).

Menurut Riki Junaidi, sejak awal dirinya menjabat sebagai Penjabat Walikota sudah mengimbau kepada ASN untuk menjaga netralitasnya, dengan tidak terlibat dalam politik praktis baik di Pilkada Kota Lubuklinggau maupun Pilgub Sumatera Selatan (Sumsel). Maka, ketika ada yang melanggar jelas akan dikenakan sanksi sesuai aturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, netralitas ASN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS. Serta SE KASN No B-2900/KASN/11/2017 TGL 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pilkada Serentak 2018, dan Surat MenPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 TGL 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.

Meskipun demikian, dilanjutkan Riki Junaidi, adanya ASN yang direkomendasikan ke Komisi ASN bukan kejadian yang luar biasa, karena dari ribuan ASN hanya tiga orang yang direkomendasikan ke Komisi ASN. Walaupun dirinya menduga pelanggaran yang dilakukan tiga ASN tersebut bisa disengaja atau tidak di sengaja.

Sebenarnya, ditambahkan Riki Junaidi, dirinya sudah mengeluarkan surat imbauan kepada setiap dinas, badan, kecamatan dan kelurahan untuk memberikan imbauan kepada jajarannya agar tidak ikut berpolitik.(01)

Rekomendasi Berita