oleh

Pengepul Beras di Musi Rawas, Tolak Impor Beras

LINGGAUPOS.CO.ID –  Wacana pemerintah akan melakukan impor beras, tak didukung oleh pengepul beras asal Musi Rawas. Karena khusus di Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara (Muratara) tercukupi dengan hasil produksi beras Musi Rawas.

Seperti diungkapkan pengepul beras asal Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Buyono, ia mengatakan bahwa ia sendiri saat ini memasok beras untuk wilayah Lubuklinggau, Muratara, Rejang Lebong dan Bengkulu Tengah.

“Saya sampai saat ini tidak pernah kesulitan untuk memasok beras. Pasokan beras dari daerah Merasi, Musi Rawas mencukupi kebutuhan, termasuk untuk daerah lainnya,” jelas Buyono, yang setiap bukan rata-rata memasarkan sekitar 30 ton beras.

Bahkan diakui Buyono, di Sumsel pun ia yakin tidak memerlukan impor beras. “Saat ini, di daerah Jalur, Banyuasin sedang panen. Begitu juga di Megang Sakti, jadi saya rasa cukup,” katanya, Senin (22/3/2021).

Apalagi sepengetahuannya, bahwa beras impor pada 2018 lalu, masih ratusan ribu ton ada di gudang Bulog. “Sampai saat ini, beras impor itu belum tersalurkan semua, mengapa harus impor lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), pastikan Sumsel tidak membutuhkan impor beras. Sebagaimana wacana impor beras yang sedang bergulir di pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Pasalnya, produksi beras yang dihasilkan petani di Sumsel cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Bahkan, beras asal Sumsel juga menyuplai kebutuhan pangan sejumlah daerah di sekitarnya.

Plt Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumsel, Bambang Pramono mengatakan, potensi dan proyeksi produksi gabah di Sumsel periode Maret-April 2021 mencapai 864.437 ton Gabah Kering Giling (GKG). Jumlah panen tersebut diprediksi bisa membuat Sumsel mengalami surplus beras sebesar 347.900 ton.

Ia menuturkan, kebutuhan beras masyarakat Sumsel per tahunnya mencapai 810.164 ton dengan asumsi jumlah penduduk 8.266.938 jiwa dengan konsumsi beras per kapita per tahun sebanyak 98 kilogram.

“Sementara, produksi beras kita tahun lalu mencapai 2.818.003 ton. Artinya per tahun Sumsel mengalami surplus beras sebesar 2.007.839 ton,” ujar Bambang usai paparan kepada Badan Legislasi DPR RI dalam agenda Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang Pangan, di Auditorium Bina Praja, Senin (22/3/2021).

Dari data tersebut, ia memastikan jika Sumsel tidak perlu mendapat suplai beras dari daerah ataupun negara lain. Sebab sudah terpenuhi oleh produksi di daerah. “Sumsel tidak butuh lagi beras impor. Karena kebutuhan pangannya sudah mencukupi,” katanya, dikutip dari sumek.co.

Menurutnya, wacana kebijakan impor beras di pemerintah pusat bertujuan sebagai bentuk antisipasi keamanan dan ketahanan pangan dengan memperhatikan rasio cadangan beras pemerintah (CBP).

“Kebijakan tersebut masih melihat produksi dari panen yang tersedia. Kemungkinan besar impor itu tidak dilakukan untuk saat ini. Harapannya seperti itu,” bebernya. Dijelaskan, surplus beras yang terjadi di Sumsel membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyerap produksi yang dihasilkan. Salah satunya dengan pengadaan beras bagi pegawai ASN Pemprov Sumsel.

“Upaya lainnya minggu lalu Pak Gubernur melayangkan surat kepada bapak Menteri Pertanian agar pemerintah pusat dapat menurunkan tim serapan gabah yang ada di Provinsi Sumsel. Selain itu, kami juga mendorong Bulog untuk mempercepat serapan,” pungkasnya. (*)

Rekomendasi Berita