oleh

Pengembangan SDM Perlu Ditingkatkan

Dewan Ingatkan Eksekutif Adakan Diklat

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, ingatkan pihak eksekutif mengenai minimnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) PIM ataupun seminar, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau. Mereka meminta, agar pemerintah juga memprioritaskan mengenai pengembangan SDM.

“Karena ASN juga aset daerah. Untuk mewujudkan pembangunan yang baik, serta mewujudkan visi dan misi tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari ASN. Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, tentunya butuh SDM yang baik dan optimal juga dalam bekerja,” tegas M Efmi Pandai, juru bicara Fraksi Golkar.

Apalagi dilanjutkannya, dua tahun terakhir ini eksekutif jarang melaksanakan Diklat atau seminar.

“Salah satunya para Lurah, yang sudah lama tidak diikutkan Diklat. Keluhan ini sudah lama kita terima, baik saat melaksanakan rapat dengan mitra maupun saat berbincang. Mereka mengeluhkan, minimnya pelaksanaan Diklat,” tegasnya.

Dengan jarangnya dilakukan pengembangan SDM oleh eksekutif, pihaknya khawatir akan berdampak pada kinerja ASN.

“Terutama untuk ASN baru. Kita khawatir ketika kedepannya diamanahkan jabatan, mereka belum bisa memaksimalkan kinerjanya lantaran belum pernah mendapat bekal melalui Diklat. Sementara butuh SDM yang profesional, agar jabatan dijalankan dengan maksimal,” tegasnya kembali.

Begitu juga untuk tenaga fungsional, yang saat ini jumlahnya masih sangat minim. Sehingga perlu adanya pengaderan, serta pelatihan yang maksimal.

“Seperti tenaga penyidik ASN, atau tenaga ahli lainnya. Jumlahnya saat ini masih minim, sehingga butuh pengaderan sejak dini. Kalau tidak, siapa nantinya yang akan mengisi tenaga fungsional kita,” tambahnya.

Senada disampaikan oleh anggota DPRD dari fraksi Partai NasDem, Zuibar M Alif. Ia mengungkapkan keluhan dari Lurah, yang mengaku banyak diantara mereka yang belum mengikuti Diklat PIM. Pihaknya meminta, eksekutif mencarikan solusi bagi Lurah-Lurah yang belum mengikuti PIM tingkat IV.

“Kita meminta, agar eksekutif segera menindaklanjuti hal ini. Pemerintah melalui OPD terkait, segera mengikutsertakan Lurah dalam Diklat PIM,” ungkapnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita