oleh

Pengangkatan 12 Wamen Mengingkari Undang-undang

LINGGAU POS ONLINE – Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Menyusun kabinet adalah hal yang sulit. Calon menteri yang diajukan berjumlah 300 nama. Sedangkan yang dibutuhkan hanya 34 orang. Terakhir, presiden memilih 12 Wakil Menteri (Wamen). Namun, ada beberapa parpol pendukung yang juga tidak dapat jatah. Pengangkatan Wamen tersebut dinilai telah mengingkari UU Kementerian Negara.

“Penyusunan kabinet merupakan tugas yang sulit. Karena harus menyesuaikan beragam latar belakang. Yang kecewa berarti lebih dari 266 juta orang. Pasti kecewa. Artinya pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya. Karena sekali lagi ruangnya hanya 34,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (26/10).

Dia menjelaskan dirinya dan Wapres Ma’ruf Amin harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah, suku, dan agama. Menurutnya, semua proporsi harus sesuai betul. Belum lagi, yang berkaitan dengan partai dan profesional. “Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Presiden menjelaskan terpilih atau tidak dalam demokrasi adalah hal yang lumrah. Dalam Undang-Undang Dasar, pemilihan menteri-menteri kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. “Tapi saya yakin Indonesia memiliki budaya luhur. Indonesia mempunyai Pancasila yang menyatukan perbedaan pendapat. Perbedaan pilihan itu wajar. Tapi persatuan, kebersamaan adalah segala-galanya,” tutur Jokowi.

Menanggapi hal itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menyebut penyusunan kabinet memang hak presiden. Dia lebih menyoroti soal pengangkatan 12 Wamen. Menurutnya banyaknya Wamen mengingkari Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Pada pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan pengangkatan wakil menteri sifatnya adalah fakultatif. Yakni dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, maka Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu,” kata Bayu, Sabtu (26/10/2019).

Untuk dapat mengetahui apakah suatu kementerian membutuhkan Wamen, tentunya baru dapat diketahui setelah berjalannya kabinet dalam jangka waktu tertentu. “Apabila hasil evaluasi presiden diketahui beban kerja menteri tertentu dalam rangka mencapai target sudah berlebihan, maka perlu didukung adanya wakil menteri,” ucap pakar hukum tata negara tersebut.

Menurutnya, tujuan awal pengangkatan Wamen di suatu kementerian untuk meringankan beban kerja menteri. Sehingga seluruh target presiden di kementerian tersebut dapat tercapai tepat waktu. “Pengisian jabatan wakil menteri secara besar-besaran ketika kabinet baru terbentuk adalah kebijakan yang patut dikritisi. Mengingat dalam sistem Presidensial di UUD 1945 menyebutkan menteri yang berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan,” tuturnya.

Bayu menjelaskan pengangkatan Wamen secara besar-besaran juga lebih kental nuansa bagi-bagi kekuasaan dibandingkan kebutuhan memperkuat kinerja pemerintahan. Hal itu terkonfirmasi karena Wamen yang diangkat mayoritas adalah dari parpol pendukung dan relawan saat Pilpres 2019. Padahal tujuan awal pembentuk UU Kementerian Negara yang mengatur jabatan wamen adalah diproyeksikan untuk kalangan profesional. Sebab, jabatan menteri diasumsikan mayoritas sudah diisi oleh kalangan parpol. “Kebijakan Presiden Jokowi itu merupakan bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yang sederhana, ramping, namun kaya fungsi dan bekerja cepat,” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 menyampaikan perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Karena birokrasi yang ada saat ini dianggap terlalu gemuk. Bahkan Jokowi juga menyatakan eselonisasi harus disederhanakan dari 4 eselon cukup menjadi 2 level eselon saja.

Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan posisi menteri dan Wamen sebagai jabatan politis. Karena itu, yang tidak memerlukan kepintaran atau kehebatan tertentu. Melainkan sudah takdirnya mengisi jabatan tersebut. “Memang yang jadi menteri ini bukan apa-apa. Wakil menteri itu garis tangan. Bukan soal pintar, bukan soal hebat, bukan soal apa. Karena memang garis tangan,” kata Ma’ruf.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita