oleh

Pengamat Berpendapat Permintaan PDIP Menguntungkan Koruptor

JAKARTA– Komisi III DPR mendesak pemerintah untuk membekukan permintaan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, kata politikus PDIP Masinton Pasaribu, lembaga antirasuah itu diduga ikut mendorong LSM Amnesty Internasional membawa kasus penyerangan penyidik senior Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat.

Menanggapi pernyataan itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pembekuan anggaran lembaga antirasuah sama saja dengan menguntungkan para koruptor. Karena akan menghambat kerja KPK dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

“Yang diuntungkan jika KPK tidak bekerja adalah para pelaku korupsi, jadi posisi KPK kami melakukan tugas saja sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang pada KPK,” kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (30/7).

Febri meyakini, tak semua legislator Senayan sepakat dengan pemikiran anak buah Megawati Soekarnoputri tersebut. Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu optimistis masih banyak wakil rakyat yang mendukung pemberantasan korupsi.

“Proses pembahasan anggaran itu tidak ditentukan hanya oleh satu atau dua orang di DPR tapi berangkat dari kebutuhan-kebutuhan riil yang ada,” ucap Febri.

Febri juga optimistis pemerintah dan DPR tidak sepakat dengan permintaan Masinton untuk membekukan anggaran KPK. Terlebih, lanjut Febri, Presiden Joko Widodo berkomitmen membuat pemerintahan yang bebas dari korupsi.

“Jadi kami percaya pemerintah dan DPR tidak akan menciptakan sebuah kondisi yang menguntungkan pelaku korupsi dengan skenario pembekuan anggaran KPK,” tukas Febri. (jwp)

Rekomendasi Berita