oleh

Pengamat: 12 Wamen untuk Akomodasi Parpol dan Relawan

LINGGAU POS ONLINE – Presiden Joko Widodo sudah melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Kepala Negara menyebut, wamen dibutuhkan mengingat target pemerintah periode ini. Namun, posisi wamen dalam kabinet Indonesia Maju dinilai terburu-buru. Bahkan terkesan bagi-bagi kekuasaan kepada parpol pendukung dan relawan.

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai penunjukan Wamen merupakan salah satu upaya mengakomodir para pendukung pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. “Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu,” ujar Arya di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Menurutnya, bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal. Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma’ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur. Termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).

Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos Menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu. “Dengan desain koalisi yang gemuk ini, memaksa Presiden harus melakukan akomodasi,” imbuhnya.

Dalam menunjuk Wamen, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan menteri kabinet Indonesia Maju. Arya mengatakan, usai pengumuman kabinet, terdapat sejumlah isu yang menjadi pembicaraan publik. Antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri. “Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya. Atau representasi tokoh tokoh non parlemen. Jadi itu respon terhadap hal tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut Arya menyebut Jokowi juga mempertimbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan Wamen. Bahkan, Jokowi menempatkan pos Wamen menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Menanggapi hal itu, Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pos Wamen diperlukan. Sebab, presiden ingin cepat kerja. Karena itu, harus dibantu banyak orang. “Beliau mengharapkan wamen-wamen ini bisa membantu di masing-masing kementerian. Karena ada target tertentu yang harus dicapai,” kata Fadjroel di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10).

Dia menekankan yang menarik dari komposisi wamen adalah keterwakilan di tiap pulau. Selain itu, ada juga perwakilan NU (Nahdlatul Ulama) di figur Wamenag Zainut Tauhid yang merupakan santri nahdliyin. “Yang menarik juga menurut saya kan ada putra-putra menarik ya. Semua pulau-pulau besar terwakili ya sudah ya. Jawa, Sumatera Kalimantan, Kalimantan kan ada Putra Dayak. Putra Papua sudah ada. Putra dari Sulawesi, Sulawesi Utara. Jadi semuanya sudah lengkap. Insya Allah terwakili,” papar Fadjroel.

Menurut Fadjroel, keberadaan wamen bukan bentuk Jokowi bagi-bagi kursi ke parpol dan relawan. Keberadaan wamen, lanjutnya, merupakan cara Jokowi mengambil putra-putri terbaik bangsa. “Bukan itu. Tepatnya ini untuk mengambil putra-putri terbaik Indonesia. Inilah wajah persatuan Indonesia dan sekali lagi tidak pernah ada menteri atau wakil menteri yang visinya di luar presiden. Semuanya satu,” tegasnya.

Seperti diketahui, kursi wamen terbagi atas tiga klaster: profesional, parpol, relawan. Khusus parpol, yang mendapat kursi wamen adalah PDIP, Golkar, PSI, Perindo, dan PPP. Selain itu, dia memastikan tidak ada lagi tambahan kursi wamen. “Tidak ada. Yang masih ada Wantimpres dan utusan khusus,” imbuhnya.

Terkait parpol pendukung lainnya, seperti Hanura, PKPI, dan PBB yang tidak mendapat jatah wamen, Fadjroel menyebut komposisi itu sudah cukup. “Mudah-mudahan dengan ini semua bisa bekerja dengan cepat. Dalam rapat perdana, presiden mengatakan segera bekerja. Tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat,” ucapnya.

PAN Pertanyakan Anggaran

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan penunjukan Wamen menimbulkan tanda tanya d itengah keputusan Presiden memangkas eselonisasi. “Saya melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan masih menimbulkan tanda tanya. Karena Presiden mengatakan akan melakukan terobosan reformasi birokrasi memangkas eselon tiga dan empat,” ujar Saleh.

Dia mengatakan pemangkasan eselonisasi menjadi hanya dua level, merupakan langkah progresif dan patut dicoba. Namun penunjukan wakil menteri menurutnya menimbulkan pertanyaan. Apakah langkah tersebut menjadi kontradiktif dari gagasan pemangkasan eselonisasi.

Selain itu, hampir di semua kementerian memiliki dirjen dan deputi yang menangani masalah-masalah spesifik. Dia menilai dirjen sejatinya bekerja membantu seorang menteri di dalam kementerian. “Sekarang ditaruh lagi wakil menteri yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri. Bagaimana ini job description-nya. Apakah Wamen hanya dipakai untuk tugas-tugas seremonial saja atau juga mengeksekusi program,” tanya Saleh.

Dia juga menyinggung soal anggaran dalam APBN 2020. Sepengetahuannya tidak ada nomenklatur anggaran untuk Wamen. “Jadi tidak ada anggarannya yang dibahas. Persoalannya nanti anggaran itu dari mana. Nanti terjadi lagi pembahasan anggaran untuk menyesuaikan kepentingan organisasi di masing-masing kementerian,” jelasnya.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita