oleh

Pengajuan Raperda Miras Dikaji Ulang

….dalam aturan tersebut sebetulnya juga melarang. Hanya saja, melarang di tempat-tempat tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Sementara untuk ulama ya saya pun paham, melarang umat muslim untuk mengonsumsi Miras sudah menjadi kewajiban mereka, dan menjadi tanggung jawab mereka. Ini problem yang terjadi selama ini…

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Hendi Budiono

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Hendi Budiono menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melaksanakan rapat bersama mitra kerja mereka. Salah satu yang akan menjadi pembahasan mereka kedepan, tentunya mengkaji ulang pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Minuman Keras (Miras).

“Yang pasti kita pelajari dulu, kalaupun memungkinkan untuk kita ajukan kembali apa salahnya. Tetapi, kalaupun nanti hasilnya masih sama, ada penolakan dan gagal mau bagaimana lagi. Yang pasti, ini akan menjadi pembahasan kita nanti saat rapat,” jelasnya.

Secara pribadi, ia pun menghargai pendapat ulama yang menginginkan adanya larangan penuh untuk peredaran Miras. Namun sebagai hukum negara, pastinya ini belum bisa. Bahkan ia mengungkapkan, di beberapa daerah juga mencoba hal ini namun hasilnya sama, gagal.

“Padahal, dalam aturan tersebut sebetulnya juga melarang. Hanya saja, melarang di tempat-tempat tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Sementara untuk ulama ya saya pun paham, melarang umat muslim untuk mengonsumsi Miras sudah menjadi kewajiban mereka, dan menjadi tanggung jawab mereka. Ini problem yang terjadi selama ini. Kita sepakat dengan ulama, namun hal ini belum bisa diterapkan sebagai negara hukum,” jelasnya.

Semua komponen tidak hanya OPD, namun ulama dan pihak lainnya akan mereka ajak untuk sharing dan membahas hal ini.

“Kalau saya pribadi, melalui Raperda ini paling tidak ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk melarang penuh peredaran Miras, namun kita bisa mengatur. Paling tidak menghindari peredarannya menjadi bebas seperti saat ini. Bayangkan bagaimana kalau kita tidak memiliki aturan sama sekali, yang mengatur peredaran miras,” tegasnya.

Paling tidak ia melanjutkan, kalau tidak bisa melarang peredaran miras secara maksimal, minimal bisa melakukan pelarangan peredaran Miras mendekati maksimal.

DR (Hc) KH Syaiful Hadi Maafi sebelumnya pun menegaskan kalau Raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bukan untuk mengatur, namun untuk melegalkan Miras.

“Itu bukan pendapat kami, melainkan aturan yang ada di dalam Alquran. Mau diedarkan atau tidak, diatur atau tidak yang namanya Miras di dalam Alquran adalah kotoran dari perbuatan syaiton. Kita tetap tidak sependapat, ketika dibuatkannya aturan untuk mengatur peredaran Miras. Walaupun mau diatur bagaimanapun, dengan alasan apapun,” tegasnya.

Ia pun kurang sependapat, kalau Raperda ini bisa membuang mudharat yang besar dengan mengambil mudharat yang kecil.

“Kalau memang peduli dan khawatir dengan kondisi bebasnya peredaran Miras yang saat ini bebas, ya perangi. Buatkan aturan mencegah dan melarang adanya peredaran Miras, bukan mengatur untuk dilegalkan di beberapa tempat. Ketika aturan itu melarang bukan mengatur, kita baru sependapat. Kalau masih dengan aturan untuk mengatur, kami tidak sependapat dan tidak akan pernah sependapat,” ungkapnya.

Lantas, apa sarannya agar pemerintah serta DPRD bisa memerangi peredaran Miras.

“Jangan ada toleransi, perangi dan buatkan aturannya kalau kita melarang beredarnya Miras. Siapa yang bisa, ya aparat keamanan, eksekutif dan legislatif, serta di dukung dengan kepedulian dari seluruh komponen, untuk bersama-sama memerangi Miras dan Narkoba,” tegasnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita