oleh

Pengaduan Paling Banyak Perkreditan Leasing

LINGGAU POS ONLINE- Sepanjang tahun 2014 hingga 2019 yang paling banyak dilaporkan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengenai perkreditan leasing, perbankan dan asuransi. Hal ini diungkapkan Ketua BPSK Kota Lubuklinggau, H Nurussulhi Nawawi, Selasa (17/12).

Nurussulhi mengatakan, aduan yang sudah masuk itu diproses BPSK. Tahap awalnya, harus adanya pelaporan dari konsumen akhir atau pengguna manfaat barang atau jasa.

“Setelah ditentukan bahwa pelapor merupakan konsumen akhir, dipastikan juga bahwa hal yang dilaporkan merupakan ranah sengketa konsumen dan harus memiliki bukti-bukti. Berupa barang atau jasa yang mana menurut hemat konsumen menimbulkan kerugian konsumen bisa dalam bentuk materi secara langsung maupun jasa,” jelasnya, kemarin.

Lalu, pihak BPSK akan mengundang semua pihak dan diberikan kesempatan ruang klarifikasi untuk terlapor bahwa terlapor tidak melakukan kesalahan atau apapun.

“Setelah diberikan ruang klarifikasi, kami membuat pertimbangan hukum untuk memberikan kepastian apakah layak tidaknya perkara tersebut dilanjutkan dengan perkara sengketa konsumen. Dan jika layak akan kita berikan pilihan 3 opsi penyelesaian. Yakni konsiliasi, mediasi dan arbitrase,” paparnya.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui cara ini, bahwa majelis dari unsur terkait hanya bertindak sebagai konsiliator dan bersikap pasif. Proses musyawarah berikut pula hasil penyelesaian sengketa konsumen keputusan akhirnya tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.

“Sedangkan mediasi adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara dimaksud bahwa majelis dari unsur terkait wajib aktif dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Dan terakhir, metode arbitrase yang dalam penyelesaiannya berbeda dengan konsiliasi ataupun mediasi. Pada metode ini majelis bertindak aktif untuk mengadili para pihak yang bersengketa bilamana tidak tercapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal indikasi pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Hasil akhir atau putusan peradilan arbitrase dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya telah menjadi wewenang majelis BPSK,” paparnya.

Mengenai perkara kredit leasing, perbankan dan asuransi, ada 162 perkara diselesaikan dengan cara mediasi, 25 perkara diselesaikan dengan cara konsiliasi dan 37 perkara dengan cara arbitrase.

Selama 2019 ini saja, BPSK sudah menerima 35 laporan pengaduan konsumen.

“Dari jumlah itu, 11 perkara melaporkan finance, sisanya mengenai perkara bank, asuransi dan produk,”ungkapnya.

Dan dari 35 perkara tersebut, beberapa diantaranya diselesaikan dengan konsultasi dan rekomendasi ke pengadilan negeri, konsultasi permintaan klarifikasi, konsultasi saja, dan BA mediasi.

“Dan kebanyakan penyelesaiannya dengan cara permintaan klarifikasi, konsultasi hingga mediasi,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Nurussulhi juga mengajak masyarakat harus bisa membuat perencanaan keuangan terkait dengan pembelian kendaraan roda dua maupun roda empat dengan cara kredit.

“Karena kebanyakan permasalahan di kredit leasing. Jadi masyarakat harus bisa membuat perencanaan keuangan terkait pembelian kendaraan. Skema penghasilan harus seimbang, agar kedepannya tidak banyak permasalahan. Jadi masyarakat harus bisa mengukur keuangan jika ingin melakukan kredit. Agar janji konsumen terhadap pembayaran konsumen dapat tepat waktu,” katanya.

Dan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan persengketaan konsumen, sedapat mungkin menyelesaikannya secara langsung dengan pihak leasing atau terkait.

“Dan jika menemukan jalan buntu, bisa meminta pendampingan pada lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI. Dan apabila saat pendampingan tidak terjadi mufakat, bisa langsung melaporkannya kepada BPSK. Dan BPSK akan memfasilitasi penyelesaian dengan tahapan-tahapan yang berlaku,” tutupnya.

Secara Nasional Soal Perumahan

Sementara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebutkan menerima pengaduan hingga akhir 2019 sebanyak 1.510 kasus. Terbanyak didominasi oleh sektor perumahan.

Koordinator Advokasi BPKN, Rizal E. Halim mengatakan selain perumahan, ada pengaduan di sektor jasa keuangan sebanyak 76 kasus, dan e-commerce 12 kasus. Total kerugian dari kasus pengaduan tersebut mencapai Rp1,35 triliun.

“Ada beberapa yang sudah selesai (ditangani). Seperti kasus Bumi Putera, ada lima pengadu uangnya dibalikkan, dan lima lagi sedang tahap negosiasi,” kata Rizal di Jakarta, kemarin (16/12).

Umumnya persoalan perumahan yang diadukan konsumen untuk pra pembangunan adalah terkait legalitas izin lahan belum ada, tidak adanya pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dalam pencairan kredit, serta tidak adanya jaminan sertifikat.

“Yang paling serius terjadi di Batam, terjadi penjualan lahan yang ternyata lahan tersebut merupakan hutan lindung,” ujar dia.

Selanjutnya saat pembangunan, pengembang ingkar janji karena ukuran yang berbeda tidak seperti dijanjikan dan fasilitas umum tidak sesuai yang dijanjikan.

Kemudian pasca pembangunan, calon pemilik rumah menunggu lama serah terima kunci rumah lantaran pembangunan yang belum selesai.

Koordinator Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Anna Maria menambahkan, bahwa pihaknya selama ini sudah menghasilkan 20 rekomendasi dan saran kepada pemerintah. Namun respons dari pemerintah kecil.

Kendati demikian, dari 20 rekomendasi itu ada yang ditanggapi oleh pemerintah, yakni dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan (PUPR) terkait sektor perumahan.

Sementara itu, Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, konsumen harus cerdas dalam memilih dan membeli. Tak hanya itu, juga harus kritis dan mampu memperjuangkan hak ketika berhadapan produsen yang curang.

“Konsumen perlu semakin kritis. Apabila mencari informasi mengenai suatu hal atau produk, konsumen harus lebih kritis,” ujar dia.

Di sisi lain, saluran pengaduan yang dibuka oleh pemerintah juga perlu meningkatkan pelayanannya. Sebab dengan pengaduan yang tersendat membuta masyarakat enggan memanfaatkan pengaduannya. “Jadi harus ada perbaikan dari berbagai sisi,” tukas dia.

Laporan Qory Musdalifah/Fin

Rekomendasi Berita