oleh

Pengadilan Sita Eksekusi Lahan Parkir Danau Aur

LINGGAU POS ONLINE – Sekian lama menjadi proses sengketa, Selasa (13/8), tim dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau melakukan sita eksekusi lahan parkir di Objek Wisata Danau Aur Kecamatan Sumberharta seluas 3.500 M2.

Dalam sita eksekusi ini, juga dihadiri saksikan oleh Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) Gress Selly, perwakilan Dinas Perhubungan Mura, Satpol PP Mura, BPN, Pemerintah Kecamatan Sumberharta, Pemerintah Desa Sumberjaya dan pihak termohon H Sutono. Dalam sita eksekusi ini, juga dilakukan pengkuran ulang tanah untuk memastikan kejelasan sengketa tanah ini.

Panitra Fahrudin mengatakan, sita eksekusi berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Sita eksekusi ini bukan merupakan ekseskusi, peninjauan ini sebagai jaminan agar barang bukti tanah yang menjadi sengketa jangan dipindah tangankan kepihak manapun.

“Kapada yang merasa keberatan dengan upaya ini, ada upaya hukum namanya perlawanan sita eksekusi. Kami akan serahkan berita acara kepada kepala desa pemohon, termohon,” jelasnya.

Kuasa Hukum Pekab Mura Gres Selly mengatakan, untuk tanah Pemkab Mura secara keseluruhan seluas 47.000 M2 terdiri dari dua bidang, satu bidang 42.000 M2 hibah dari Pemerintah Provinsi Sumsel. Sedangkan yang 5.000 M2 merupakan pembelian dari Dinas Perhubungan untuk lahan parkir.

“Tanah yang menjadi sengketa itu, 3.500 M2 ada di lahan yang dibeli Dinas Perhubungan Mura,” singkatnya.

Lanjut ia, permohonan untuk Peninjuan Kembali (PK) sudah dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MK) berdasarkan surat dan kondisi lapangan sedah sesuai dengan permohonan. Tinggal untuk selanjutkanya menunggu jadwal eksekusi,

“Hari ini (kemarin, red) baru meletakan jaminan sita ekseskusi selanjutnya akan dijadlwalkan lahan tersebut, dua opsi yang diberikan pengadilan kepada termohon karena dia (termohon) sebagai pihak yang dilalahkan, apakah akan mengosongkan lahan secara sukarela dalam keadaan kosong tanpa persyaratan apapun atau dilakukan pengosongan secara paksa, karena perintah dari MA,” jelasnya.

Sementara itu, H Sutono selalu termohon menyatakan, jika tanahnya tidak terbukti menyerobot tanah Pemkab Mura hibah dari Pemprov Sumsel seluas 47.200 M2 tidak termasuk dibagiannya.

“Kalau mereka mengukur tanah desa yang diserobot itu sudah keluar dari jalur putusan PK. Kami minta tolong kebijakan dari Pemkab Mura, untuk diselesaikan secara baik-baik, kalau bisa secara baik-baik ayo duduk bersama,” jelasnya.

Lanjut ia, dari Pengadilan Negeri (PN) ia dikalahkan, kemudian ia naik banding di Pengadilan Tinggi (PT) dan permohonan dikabulkan.

“Alhamdulillah di PT permohonan kami dikabulkan, mereka naik kasasi lagi. Nah sekarang upaya PK yang luar biasa, saya dituduh menyerobot tanah desa. Secara fakta putusan PK, ternyata dituduh menyerobot tanah Pemkab Mura. Tapi dengan pembuktiaan dilapangan, tanah saya diluar. Ini bukti nyata putusan PK tidak sesuai kondisi lapangan, kalau saya dipaksa tanah saya harus disita itu sudah keluar dari jalur putusan PK,” ungkapnya. (*)

Sumber : Musirawas Ekspres

Rekomendasi Berita