oleh

Pengadaan Alat Online Billing Sistem Butuh Dukungan Dari Pihak Ketiga

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Anggota DPRD Komisi III, Suhada tetap meminta, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau terus melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya, dengan menggunakan alat online billing sistem untuk transaksi pembayaran atau penyetoran pajak.

“Kita berharap, tahun 2018 mendatang pengadaan alat online billing sistem bisa dilakukan. Bila perlu, dilakukan 100 alat online billing sistem, agar kedepan PAD dari sektor pajak lebih optimal,” ungkap Suhada.

Pihaknya meminta, agar hal ini juga mendapat dukungan dari pihak Bank SumselBabel.

“Kita berharap, upaya ini bisa terealisasi atas kerjasama yang baik dengan pihak Bank SumselBabel. Kita minta, pihak bank juga mendukung dan membantu dalam hal pengadaan alat online billing sistem tersebut,” harapnya.

Apalagi berbagai kesempatan, politisi PKS ini selalu mengingatkan eksekutif yang dinilai, belum serius dalam hal mengoptimalkan PAD. Setiap rapat paripurna, pemerintah terus menyampaikan akan mengoptimalkan PAD. Tetapi setiap tahunnya, belum ada peningkatan PAD yang signifikan.

“Sehingga kita minta kedepannya, pemerintah lebih serius dan berani dalam hal meningkatkan PAD,” tegas Suhada.

Salah satunya yang sering disampaikan oleh politisi PKS ini, mengenai kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat, yang sering membayar uang parkir tidak sesuai dengan tarif yang diatur oleh pemerintah.

“Seperti di tempat-tempat wisata. Kadang-kadang pada saat hari raya atau libur panjang, tarif parkir naik dua kali lipat. Sementara DPRD terus menyoroti PAD yang tidak meningkat. Lantas ke mana uangnya,” tegas Weni, salah seorang warga ketika dimintai tanggapan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani saat dimintai tanggapan menegaskan kalau pihaknya akan terus mengoptimalkan potensi-potensi PAD.

“Bahkan guna meningkatkan PAD, pemerintah sudah memulai dengan menggunakan alat online billing sistem untuk transaksi pembayaran atau penyetoran pajak. Ini sebagai upaya kita, agar penerimaan PAD dari semua sektor lebih optimal. Apa yang disarankan dewan, sudah kita tindak lanjuti,” ungkap Rahman Sani.

Diakuinya, beberapa potensi PAD belum optimal dalam pelaksanaannya.

“Namun tetap akan kita upayakan, agar terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sehingga PAD yang dihasilkan, juga lebih optimal,” tegasnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita