oleh

Penetapan Dapil Harus Perhatikan Tujuh Prinsip

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Ketua Panitia Pemgawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas, Khoirul Anwar mengatakan bahwa saat ini Panitia Pengawas Kecamatan (Panswalucam) se-Kabupaten Musi Rawas diminta untuk menganalisa pemetaan Daerah Pemilihan (Dapil) diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mengaku sudah mendapatkan konsep pemetaan Dapil dari KPU Musi Rawas.

“Dalam penyusunan Dapil KPU harus sudah punya draf pemetaan Dapil. Setelah draf dibuat, ada proses dialog antara KPU dengan masyarakat, Partai Politik (Parpol), serta pemangku kepentingan. publikasi hasil penyusunan draf dilakukan pasca dialog tersebut,” katanya kepada Linggau Pos, Rabu (6/12).

Ditambahkannya, Panwaslu berharap dalam usulan pemetaan Dapil, KPU Musi Rawas tetap menjunjung tinggi asas penyelenggara Pemilu diantaranya mandiri, kepentingan umum, tertib, kepastian hukum.

“KPU dalam hal penetapan Dapil tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun baik dari anggota DPRD ataupun dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Data yang perlu dijadikan rujukan untuk usulan penetapan Dapil adalah Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)  serta jumlah alokasi kursi di Kabupaten Musi Rawas. Kalau dilihat jumlah alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk Musi Rawas berkisar antara 400.000 jiwa-500.000 jiwa maka ditetapkan 40 kursi DPRD.

Usulan penetapan Dapil juga harus mengacu pada tujuh prinsip.

“Teman-teman KPUD Musi Rawas sudah pernah melakukan sosialisasi dalam pemetaan Dapil kepada stakeholder,” ucapnya.

Adapun prinsip dalam pemetaan Dapil itu adalah pertama, kesetaraan nilai suara. Dalam konteks ini harga satu kursi setara dengan Dapil yang lain, di mana satu orang memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya. Prinsip ini dikenal dengan prinsip one person, one vote, one value. Kesetaraan pemberian suara ini merupakan indikasi bahwa tidak ada perbedaan antar pemilih di suatu daerah dengan daerah lain. Sebaliknya pemilih yang mencoblos dua kali diancam dengan sanksi pidana  dan  dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Kedua, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional. Dalam Pemilu 2014 sistem yang diterapkan ialah sistem proporsional terbuka. Pemilih berhak memilih daftar calon di ranah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih mencoblos nama atau foto calon (DPD), di mana calon yang memperoleh suara terbanyak yang akan memperoleh kursi di parlemen.

Ketiga, proporsionalitas. Yang dimaksud dengan proporsionalitas dalam konteks ini ialah kesetaraan kursi antar Dapil, agar terjadi perimbangan alokasi kursi di setiap Dapil. Satu Dapil dengan Dapil yang lain memiliki harga kursi yang setara atau minimal mendekati.

Keempat, integralitas wilayah. Dalam konteks ini beberapa kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan yang disusun menjadi satu Dapil yang saling berbatasan, maka harus memperhatikan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. Penataan Dapil tidak boleh menyimpang atau melanggar dari kondisi geografis, karena hal ini akan menyulitkan dalam transportasi dan komunikasi antar penduduk dengan calon anggota legislatif.

Kelima, berada dalam cakupan yang sama (coterminous). Penyusunan Dapil anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu atau beberapa wilayah kabupaten/kota harus dalam satu kesatuan Dapil DPR. Demikian juga dengan Dapil anggota DPRD kabupaten/kota yang terbentuk merupakan  gabungan Kecamatan atau satu kesatuan dengan Dapil anggota DPRD Provinsi.

Keenam, kohesivitas. Penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya,adat istiadat dan kelompok minoritas. Faktor sejarah dan adat istiadat menjadi penting dalam penataan Dapil, karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Ketujuh, kesinambungan. Penyusunan Dapil Pemilu 2019 haruslah memperhatikan penataan Dapil  Pemilu 2014, kecuali alokasi kursi di Dapil melebihi 12 kursi atau bertentangan dengan ke enam prinsip tersebut di atas. Dengan memperhatikan Dapil Pemilu 2014, maka Pemilu 2019 menerapkan prinsip kesinambungan.

“Jadi penyelenggara Pemilu (KPU) dalam penetapan Dapil ini tetap harus sesuai dengan peraturan dan perundangan sembari menunggu peraturan KPU tentang penetapan Dapil untuk Pileg 2019 yang dikeluarkan oleh KPU RI,” tegasnya.

Untuk diketahui bahwa pada Pemilu 2014 Kabupaten Musi Rawas memiliki enam Dapil. Pada tahun 2015 terjadi pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ada dua Dapil masuk Muratara yakni Dapil V dan Dapil VI, sehingga Dapil di Kabupaten Musi rawas menjadi empat Dapil.

Pada bagian lain, Khoirul Anwar menyatakan selain konsen melakukan tugas sebagai lembaga Pengawas Pemilu mereka juga mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas melakukan penghijauan. Selasa (5/12) Panwaslu bersama Panwascam melakukan penghijauan di sekitar Bundaran Agropolitan Centre Muara Beliti dan di sekitar Sekretariat Panwaslu Kabupaten Musi Rawas. Pohon yang ditanam jenis mahoni dan juga menanam sayuran di belakang sekretariat Panwaslu Musi Rawas.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap program Pemerintah Daerah melakukan penghijauan,” katanya. (08)

Komentar

Rekomendasi Berita