oleh

Penertiban APK Nyaris Ricuh

#Pemilu 2019

LUBUKLINGGAU – Bawaslu Kota Lubuklinggau, Selasa (18/12) malam, menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) peserta Pemilu 2019. Terutama yang dipasang pada tempat terlarang. Seperti di tiang listrik, tiang telepon, pohon yang ditanam perintah maupun fasilitas umum lainnya. Penertiban dilakukan secara serentak di delapan kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau.

Proses penertiban ini diikuti seluruh jajaran Bawaslu, mulai tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Bahkan diikuti jajaran KPU, mulai tingkat Kota, Kecamatan hingga Kelurahan. Selain itu, proses penertiban ini diikuti Sat Pol PP yang diawasi langsung aparat kepolisian.

Berdasarkan pantauan di lapangan proses penertiban melibatkan ratusan petugas. Kemudian dalam pelaksanaan penertiban tim bagi dalam tiga kelompok yang menangani delapan kecamatan.

Masing-masing Panwascam pun ikut memimpin penertiban di wilayahnya masing-masing. Sebab, bisa dipastikan APK dan APS ada yang dipasang pada tempat dilarang.

Tim sudah mulai berkumpul sejak pukul 19.00 WIB, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, dilakukan apel dengan barisan per kecamatan, baik Panwascam dan PPL maupun PPK dan PPS, ditambah puluhan personel Sat Pol PP Kota Lubuklinggau.

Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau, Mursyidi mengatakan kalau semua APK dan APS yang sudah ditertibkan dibawa ke Sekretariat Bawaslu yang berada di Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.

Selain itu,Mursyidi meminta agar seluruh APK dan APS yang ditertibkan secara layak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ini bukan Pilkada yang calonnya bisa dihitung dengan jari. Namun, Pileg Caleg banyak, jadi multi kepentingan. Khusus Panwascam dan PPL, patuhi aturan yang sudah ditertibkan,” kata Mursyidi.

Kemudian untuk PPK, sesuai dengan kecamatan masing-masing mengiringi proses penertiban yang dilakukan Panwascam dan PPL di wilayahnya masing-masing.

“Kalau masalah kendala di lapangan silakan koordinasi, untuk diambil jalan keluarnya,” jelasnya.

Bahkan proses penertiban di simpang empat lampu merah Kenanga II Lintas, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II nyaris ricuh.

Sebab, seorang Caleg Provinsi Sumsel, Idil Wahyudin keberatan atas penertiban APS yang dilakukan Bawaslu.

Akibatnya, proses penertiban terhenti sejenak, karena ia meminta penjelasan mengenai proses penertiban yang dilakukan Bawaslu.

Setelah diberikan penjelasan oleh Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau, penertiban dilanjutkan. Hingga berita ini diterbitkan proses penertiban masih berlangsung.

Anggota DPRD Kabupaten Muratara, yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Sumsel, Idil Wahyudin mempertanyakan proses penertiban yang dilakukan Bawaslu.

Pasalnya, berdasarkan pengamatannya lokasi APK atau APK yang ditertibkan pengawas pemilu bukan di tanah milik negara.

“Tanah itu milik pribadi, jadi saya mempertanyakan proses penertiban yang dilakukan ini,” jelasnya.

Secara garis besar, Idil mengaku tidak mempermasalahkan proses penertiban.

Namun, hendaknya diikuti dengan aturan yang mengatur larangan pemasangan APK atau APS tersebut, sebab sebelum penertiban dirinya belum menerima pemberitahuan.

“Saya belum menerima pemberitahuan secara langsung,” katanya.(aku)

Rekomendasi Berita