oleh

Penerimaan P3K Tertutup untuk Umum

MURATARA – Hari ini, pemerintah kabupaten dan kota mempersiapkan usulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Republik Indonesia (RI).

“Iya, kami sudah rapat di BKN Kanreg VII Palembang. Keputusannya sesuai dengan arahan BKN, kami diminta mengusulkan kebutuhan P3K,” jelas Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Ralin Jufri, Kamis (7/2).

Kasub Diklat BKPSDM Muratara, Dedy menambahkan berdasar rapat di Batam beberapa waktu lalu memang belum ada daerah yang siap merekrut P3K.

“Besok (hari ini,red) kami sampaikan ke Bupati. Langsung pengusulan ke BKN RI. Kalau kuota yang diberikan BKN, ada 141 orang dari Muratara yang bisa masuk P3K ini. Khususnya K2. Jadi sebenarnya BKN sudah punya database-nya. Tinggal kami usulkan butuh apa, misalkan guru Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia atau apa,” terang Dedy, kemarin.

Jumlah K2 di Kabupaten Muratara saat ini, jelas Dedy ada 237 orang. 137-nya guru, dan empat penyuluh pertanian.

“Jadi database yang disampaikan MenPAN-RB itu sesuai dengan data BKN. Kami tinggal menyiapkan jumlah kebutuhannya saja. Ini bertahap. Tidak langsung seluruh K2 itu. Karena ada seleksi juga. Hanya saja, tadi (rapat,red) belum dibahas teknis rekrutmennya seperti apa,” tutur dia.

Termasuk soal gaji P3K, Dedy belum mendapat informasi dari BKN dalam rapat di Kanreg VII, kemarin.

Sementara itu, bagi pegawai honorer kategori 2 (K2), bersiaplah. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto memastikan pendaftaran P3K dimulai 10 Februari.

“Prosesnya sama seperti daftar CPNS kemarin,” ungkap dia disela rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Kantor Regional (Kanreg) VII BKN Palembang, kemarin (7/2).

Dijelaskan Aris, sesuai dengan target awal, penerimaan P3K tahap pertama ini diprioritaskan untuk formasi penyuluh pertanian, tenaga pendidikan dan kesehatan.

“Ini tidak dibuka untuk umum,” katanya.

Nama-nama pegawai honorer K2 yang berhak untuk mendaftar sudah ada.

“Mereka yang nanti namanya diumumkan, tinggal melakukan pemberkasan,” jelasnya.

Terkait dengan kuota untuk Sumsel, Aris mengaku tak hafal secara pasti angkanya. Tapi dia memastikan sudah ada totalnya. Diakuinya, pelaksanaan P3K terbilang mendesak. Karena tinggal tiga hari waktu tersisa untuk melakukan pendaftaran.

“Kebetulan Kanreg VII BKN Palembang mengadakan Rakornis bersama BKN dari seluruh provinsi di wilayah Sumbagsel dan BKD/BKPSDM seluruh kabupaten/kota, saya datang untuk berikan informasi terkait P3K dan lainnya,” bebernya.

Beberapa perwakilan dari Kanreg lain juga datang ke Palembang untuk mendengarkan penjelasan tersebut. Aris juga menyampaikan proses Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS 2018.

“Kita sedang tahap akhir proses NIP, akhir bulan ini targetnya semua selesai,” ujar dia.

Meski keberhasilan seleksi CPNS 2018 rata – rata 75-80 persen, tak menjadi jaminan akan ada penerimaan CPNS 2019.

“Setelah perhitungan, baru diputuskan bakal ada penerimaan CPNS tidak di tahun ini,” imbuhnya.

Kepala Kanreg VII BKN Palembang, Agus Sutiadi menambahkan, proses NIP masih berlangsung. Ada beberapa daerah yang sudah selesai. Tapi banyak yang belum. Selain Pemprov Sumsel yang masih pemberkasan, ada juga OKI, OI, dan Empat Lawang.

“Kalau yang sudah selesai yaitu PALI, Muba dan OKUS. Untuk Palembang, sudah 80 persen,” bebernya.

Salah satu Pemkab yang siap merekrut P3K adalah OKU. Asisten III Kabupaten OKU, Suharmasto SKM MEpid membenarkan adanya rencana perekrutan P3K tersebut.

“Ada 170 formasi yang disampaikan ke BKN dan KemenPAN-RB untuk kami,” ujarnya.

Terdiri dari guru 154 orang dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 16 orang.

Sekretaris BKPSDM OKU, Burhanudin Lubis menambahkan, pengumuman seleksi P3K mulai 8 Februari.

Sedangkan seleksi direncanakan 23 dan 24 Februari menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) bekerja dengan panitia UNBK di OKU.

“Pengumuman hasil tes pada 1 Maret 2019,” katanya. (lik/SE)

Rekomendasi Berita