oleh

Penerima PIP Harus Dievaluasi

-Pendidikan-1.329 dibaca

LINGGAU POS ONLINE – Data Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) harus dievaluasi. Pasalnya, tujuan awal PIP sebagai bantuan pemerintah kepada siswa dari keluarga tidak mampu atau rentan miskin dan anak di panti asuhan untuk membiayai kebutuhan personal pendidikan mereka belum tepat sasaran.

Pertama dari sisi kesadaran orang tua maupun siswa penerima PIP. Kepala SMAN 6 Lubuklinggau, Agustunizar melalui Waka Kesiswaan, Budi Santoso menerangkan PIP sejatinya sangat membantu siswa kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Seperti membeli tas, seragam, buku, membayar SPP dan sebagainya.

“Namun faktanya ada beberapa penerima PIP yang justru tidak memanfaatkan dana PIP yang dikucurkan pemerintah Rp1 juta per siswa per tahun ini dengan benar. Padahal sekolah sudah menyosialisasikan petunjuk penggunaan PIP ini. Terbukti, ada sebagian penerima PIP justru menunggak pembayaran iuran SPP hingga tahun ajaran 2018/2019,” jelas Budi, Kamis (23/5).

Tak sedikit dana PIP ini digunakan untuk membeli handphone, dan keperluan lain di luar pendidikan. Oleh karena itu, menurut Budi penting bagi orang tua untuk menyadari pentingnya pendidikan. Sehingga lebih mengutamakan kebutuhan pendidikan dibanding lainnya.

Selain masalah ini, Kepala SMAN 2 Model PMP Lubuklinggau, Yulianti mengungkapkan ada penerima PIP di sekolahnya yang menolak mencairkan dana bantuan masyarakat tersebut.

“Kami juga kurang tahu data penerima PIP itu dari mana. Hanya saja, per tahun 2018 lalu ada sekitar 450-an siswa kami menerima PIP. Datanya dari pemangku yang merupakan mitra Kementerian Sosial (Kemensos),” jelas dia.

Untuk mencairkan dana PIP ini, siswa harus punya Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Meski sudah diusulkan pemangku, ternyata ada yang menolak. Sebab untuk pencairan itu harus ada tanda tangan orang tuanya. Ada siswa kami yang orang tuanya tidak bersedia tanda tangan. Karena dari sisi ekonomi memang mampu,” terang dia.

Dana PIP para siswa SMAN 2 Model Lubuklinggau ini diutamakan untuk membayar SPP saat tahun ajaran 2018/2019.

“Jadi yang masuk penerima PIP kami bebaskan sumbangan SPP-nya. Jadi dari dana PIP itulah mereka bayar SPP-nya Rp75 ribu per bulan. Sehingga sampai akhir, tidak ada masalah tunggakan. Meski teknik mencairkan PIP ini oleh siswa sendiri melalui BNI,” jelasnya.

Sementara di SMAN 1 Lubuklinggau, dari 288 siswa kelas X, 356 siswa kelas XI dan 283 siswa kelas XII, hanya 49 siswa yang menerima PIP.

“Cairnya itu ada yang sekaligus Rp1 juta. Ada yang dua tahap. Tapi semuanya via BNI,” jelas Penanggung Jawab PIP SMAN 1 Lubuklinggau, Ida.

****Siswa Miskin Malah Tak Dapat

Kepala SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau, Drs Ponijo menjelaskan dari sekitar 151 pelajarnya yang mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya 10-an orang.

“Jumlah penerima KIP kita dikit nian, padahal masih banyak siswa yang keluarganya tidak mampu di sekolah ini. dan ada juga yang agak mampu dapat tapi yang tidak mampu malahan tidak dapat,” ungkapnya.

Dikatakan Ponijo, jika pihaknya sebelumnya telah mengusulkan beberapa siswa melalui Dapodik, tapi yang dapat hanya beberapa saja.

“Kita sudah usulkan, tapi nggak tahu yang dapat KIP sedikit, kasihan masih banyak siswa tidak mampu yang belum dapat, dilihat dari masih banyak siswa yang nunggak pembayaran sekolah hingga Rp3juta hingga Rp6 juta. Padahal diusulan sudah disertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan hanya beberapa saja yang menerima,” jelasnya.

Untuk mencegah penggunaan KIP yang tidak tepat sasaran, pihak SMA Muhammadiyah 1 Lubuklinggau selalu memberikan pengarahan kepada siswa dan orang tua terkait kegunaan KIP ini.

“Ya sebelum cair, kita selalu kasih pengarahan dan petunjuk kepada siswa dan orang tua penerima mengenai kegunaan KIP. Jangan sampai uang KIP ini digunakan ke hal-hal lain selain untuk kebutuhan sekolah. Dan beberapa anak menjalankannya, setelah menerima langsung melakukan pembayaran sekolah, ada yang beli baju seragam, dan ada anak yang memang ingin membeli handphone dari uang tersebut, tapi kita peringatkan,” tuturnya.

Ponijo berharap mekanisme penerima KIP ini harus lebih baik lagi, agar bisa tepat sasaran.

Sementara itu, di SMA Xaverius hanya terdapat sekitar 20an siswa yang menerima KIP. Hal ini diungkapkan Kepala SMA Xaverius Lubuklinggau, Widodo kepada wartawati koran ini, Jumat (24/5).

Mengenai tepat sasaran atau tidaknya, Widodo membenarkan PIP tidak tepat sasaran. Contohnya yang terjadi di SMA Xaverius anak yang seharusnya dapat tapi tidak menerima PIP. Sedangkan anak yang seharusnya tidak dapat tapi justru menerima PIP tersebut.

“Kita mengajukan sesuai dengan yang membutuhkan. Hanya saja data penerima ini dilihat dari kependudukannya, misalnya anak yatim tapi sebenarnya ibunya nggak miskin punya usaha ini dapat, sebaliknya yang bukan anak yatim tapi keluarga tidak mampu dan dirasa lebih membutuhkan tidak dapat. Nah, ini dirasa kurang tepat sasarannya,” jelasnya.

Widodo juga mengatakan bagi anak yang menerima KIP selalu diarahkan dan diingatkan pihak sekolah untuk menyelesaikan tunggakan di sekolah dulu baru untuk membeli yang lainnya.

“Kita ingatkan kepada mereka, untuk menyelesaikan urusan di sekolah, baru jika sudah selesai urusan di sekolah baru boleh menggunakan uangnya untuk keperluan lainnya. Kita berharap KIP ini benar-benar tepat sasaran nantinya,” harapnya.

***Disebabkan Data Siswa Tak Update

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau, Merismon menjelaskan permasalahan penerimaan KIP selama ini lantaran data Dapodik di masing-masing sekolah tidak di-update. Hal ini sudah mereka bahas di-DPRD, bahkan sudah mengeluarkan rekomendasi terkait hal ini ke pihak Disdikbud.

“Sebetulnya masalahnya sederhana, tinggal ada tidak kemauan pihak sekolah untuk meng-update Dapodik mereka. Karena walaupun yang mengelola data penerima KIP pihak pusat, tapi sumber acuan mereka tetap Dapodik. Ya tinggal perbarui Dapodik-nya, terus kroscek ke lapangan, maka penerima KIP pasti tepat sasaran. Hal ini sudah kami rekomendasikan ke pihak Disdikbud. Kami minta Data Dapodik terus di-update, sayangnya rekomendasi kami belum dilaksanakan secara maksimal,” tegas Merismon.

Untuk itu pihaknya kembali merekomendasikan Disdikbud, agar mengimbau pihak sekolah untuk terus meng-update Dapodik mereka dan kroscek ke lapangan.

“Tujuannya agar keterangan di Dapodik sesuai dengan di lapangan. Kita tidak ingin Dapodik disalahgunakan,” tegasnya lagi. (lik/rfm)

Masalah Program Indonesia Pintar:
1. Siswa penerima PIP tergolong mampu.
2. Siswa kurang mampu justru tak masuk sebagai kategori penerima.
3. Penggunaan dana PIP tak sesuai peruntukan.
Sumber: Dihimpun Linggau Pos

Rekomendasi Berita