oleh

Peneliti: Pemerintah Minta Setop Rekrut Tenaga Honorer, Kinerja PNS Belum Optimal

LINGGAUPOS.CO.ID – Terkait pemerintah meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak merekrut tenaga honorer lagi, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai bahwa keuangan pemerintah pusat sedang tidak ‘sehat’.

“Ini menunjukkan keuangan pemerintah pusat sedang buruk. Penyetopan tenaga honorer merupakah salah satu efisiensi,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Sabtu (25/1/2020).

Di sisi lain, Huda juga menyoroti kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemda yang belum optimal. Pemerintah juga mesti memperbaiki kinerja PNS pemda.

“Semestinya kinerja pegawai pemda harus ditingkatkan kualitasnya yang saat ini, mohon maaf, belum baik,” kata Huda.

Senada dengan INDEF, Pengamat Administrasi Publik, Yogi Suprayogi mengatakan, pemerintah harus meningkatkan pengawasan kinerja PNS baik di pusat dan daerah.

“Pemerintah juga harus memperhatikan karena banyak PNS baik di pusat maupun daerah yang pekerjaannya diam. Yang saya maksud belum bisa memenuhi kinerjanya, jadi harus diperbaiki,” ujar dia.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah harus memberikan kejelasan terhadap status kontrak tenaga honorer. Artinya tidak sembarangan untuk mengangkat mereka untuk menjadi PNS.

Sebelumnya Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh pemda untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 mengenai larangan perekrutan tenaga honorer.

“Sudah tidak lagi angkat kerja honorer, kecuali ada anggaran (pemda). Jangan sampai membebani anggaran pusat. Ke depan akan bisa tertata rapi dalam upaya untuk membangun sebuah sistem,” kata Tjahjo.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sepakat dengan penghapusan tenaga honorer, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di seluruh instansi.

Hal ini juga termasuk penghapusan tenaga honorer melalui seleksi calon PN dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Penghapusan ini sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

Soal banyaknya tenaga guru honorer di pelosok daerah. Tjahjo Kumolo akan mencari solusi terbaik dengan berkoordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim.

Penegasan pelarangan penerimaan tenaga honorer karena anggaran gaji merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara yang merekrut tenaga honorer dari pemda. Oleh karena itu agar tidak membebani anggaran pemerintah pusat, maka untuk dihapuskan penerimaan tenaga honorer dan pengangkatan PNS dana PPPK.(*)

Rekomendasi Berita