oleh

Pendirian UPTD Pendidikan Diprediksi Januari

Koordinator Pengawas, Agustaman
“Sebelum adanya UPTD Pendidikan, semua kegiatan administrasi SMA-SMK masih harus ke ibukota Provinsi Sumsel, yaitu di Kota Palembang…”

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Sampai saat ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan belum juga ada di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas maupun Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Padahal realisasi Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pengalihan pengelolaan SMA-SMK kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilakukan sejak Juni 2016 lalu.

Kepala SMKN 3 Lubuklinggau Saharuddin pernah mengeluhkan hal ini. Sebab, segala urusan tentang kepegawaian maupun administrasi sekolah, kepala sekolah harus ke Disdik Sumsel.

“Cukup menguras waktu, tenaga dan biaya. Makanya kami berharap segera didirikan UPTD. Kalau ada itu, kami tidak kewalahan begini. Apa-apa kalau harus ke Palembang, lumayan capek,” tutur Saharudin.

Apa yang dirasakan Saharuddin juga dialami seluruh kepala SMA/MA maupun SMK negeri maupun swasta di Kota Lubuklinggau.

Menjawab kegalauan itu, Koordinator Pengawas SMA-SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Agustaman menjelaskan, pendirian UPTD Pendidikan masih menunggu Peraturan Menteri Pendidikan Dalam Negeri (Permendagri).

“Pengalihan pengelolaan SMA-SMK ke Provinsi Sumsel itu kan mengacu pada UU. Maka pendirian UPTD–nya pun menunggu Permandagri. Karena Permendagri belum keluar, maka belum bisa ada UPTD. Dan pendirian UPTD ini tidak bisa pakai Peraturan Gubernur (Pergub),” jelasnya saat dibincangi Jumat (3/11).

Informasi terakhir yang didapatnya, Agustaman menerangkan, pendirian UPTD Pendidikan diprediksi dilakukan Januari 2018.

“Jadi memang, dengan sebelum adanya UPTD Pendidikan, semua kegiatan administrasi SMA-SMK masih harus ke ibukota Provinsi Sumsel, yaitu di Kota Palembang,” jelas Agustaman.

Situasi yang terjadi saat ini, bagi alumni sekolah-sekolah yang sudah tutup, seperti SMA Pelita dan SMA Silampari kebingungan untuk legalisir.

“Biasanya kan bisa di Disdik. Namun, Disdikbud Lubuklinggau tidak bisa meng-handel itu karena SMA/SMK sudah dialihkan ke Provinsi Sumsel. Belum lama ini ada juga yang minta saya melegalisir, tidak bisa juga. Saya hanya Korwas. Dan untuk legalisir ijazah sekolah yang sudah tutup ini tetap harus ke Disdik Sumsel,” imbuhnya. (05)

Komentar

Rekomendasi Berita