oleh

Pendidikan Inklusif Solusi Bagi ABK

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga berhak mendapat hak mengenyam pendidikan, layaknya anak normal. Sehingga, dengan mengenyam pendidikan, ABK mampu mengembangkan diri secara optimal. Solusi yang diprogramkan pemerintah, yakni adanya pendidikan inklusif.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Kabupaten Muratara, Firdaus ketika membuka pembinaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan ABK, di Hotel Dafam Lubuklinggau, Jumat (4/5).

Ia menerangkan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan wujud dari perintah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 32 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan.

Firdaus menjabarkan, pada ayat (2) juga menyebutkan dengan tegas bahwa setiap anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal itu dikuatkan lagi dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyebutkan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pada tahun 2016, terbit lagi UU RI No. 8/2016. Pada pasal 42 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Pelayanan Cacat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif. Secara teknis, pelaksanaannya diatur melalui Ayat (2) pasal yang sama. Yaitu menyangkut Fungsi Unit Pelayanan Penyandang Cacat yang meliputi peningkatan kompetensi guru, advokasi kepada siswa, pengembangan program kompensasi, pengembangan materi pelajaran, melakukan identifikasi dini dan intervensi awal, penyediaan data dan informasi tentang disabilitas, layanan konsultasi, dan pengembangan jaringan.

“Pemkab Muratara sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Karena dalam realisasinya, pendidikan inklusif mengutamakan pendekatan dalam upaya untuk mentransformasikan sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang menghalangi setiap ABK untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan,” paparnya.

Dengan kata lain, menurut Firdaus, pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan ABK yang dididik secara bersama-sama dengan anak normal lainnya, guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki ABK.

“Dengan adanya pendidikan inklusif, diharapkan masa depan ABH maupun ABK akan lebih baik. Karena sekolah membekali anak untuk bisa hidup mandiri sekalipun dalam kondisi ‘kekurangan’,” jelasnya.

Firdaus memaparkan, sejak tahun 2015 hingga 2018, setidaknya ada sebanyak 74 ABK terdapat di Kabupaten Muratara.

Mereka terdiri dari, tunanetra 3 laki-laki dan 2 perempuan, tunawicara (Individu memiliki gangguan bicara) 6 laki-laki dan 5 perempuan, tunadaksa (individu yang memiliki gangguan gerak) 11 laki-laki dan 20 perempuan, tunarungu (individu yang memiliki gangguan pendengaran) 14 laki-laki dan 7 perempuan, Tunagrahita (Individu yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata) 4 laki-laki dan 2 perempuan dan Tunaganda (anak yang memiliki kombinasi kelainan) 2 perempuan.

“Semua ABK tersebut tersebar di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Nibung,” jelasnya.

*** Angka Penderita Autis Meningkat

Sementara itu, Direktur Bina Autis Mandiri Palembang, Dr Munyanti Ismail kepada Linggau Pos mengungkapkan, diantara ABK ini ada yang mengalami autis atau kelainan perkembangan sistem saraf.

Dewasa ini, jumlah penderita Autis sangat meningkat di mana rasio perbandingan sudah mencapai 1 anak normal dibanding 80 ABK. Kalau sebelumnya 1 banding 1.000 anak normal.

“Salah satu penyebab anak autis ini, karena asupan makan yang kurang bergizi,” terang dia. (12/02)

Rekomendasi Berita