oleh

Pendalaman Dugaan Suap Proyek SPAM

JAKARTA – Satu per satu petinggi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin (15/1) giliran Inspektur Jenderal (Irjen) PUPR Widiarto.

Ya, ini masih berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Widiarto dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka Direktur PT WKE Lily Sundarsih. Pemeriksaan terhadap Widiarto dilakukan untuk menggali informasi terkait pemeriksaan dan pengawasan proyek SPAM yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Apakah sudah pernah dilakukan, sejauh mana pemeriksaan internal itu dilakukan, itu yang kami dalami tadi,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/1).

Febri menambahkan, keterangan Widiarto penting untuk digali lantaran penyidik telah mengendus adanya dugaan aliran dana pada proyek-proyek SPAM bermasalah di berbagai daerah lainnya. Dikatakan Febri, ada 12 proyek SPAM bermasalah yang berhasil teridentifikasi hingga saat ini.

“Sebarannya kami pandang cukup masif. Tentu saja semestinya ada proses pengawasan internal yang berjalan dan semestinya (Itjen PUPR) sudah mengidentifikasi kalau ada temuan-temuan awal,” tukasnya.

Sementara itu, ditemui usai menjalani pemeriksaan, Widiarto mengaku diberondong pertanyaan mengenai hasil audit dan pengawasan proyek SPAM oleh penyidik. “Hasil audit dan hasil pengawasan. Gak ingat (jumlah pertanyaan), gak hafal. Sudah ya,” imbuhnya seraya meninggalkan Kantor KPK.

Selain Widiarto, KPK juga memeriksa dua orang tambahan saksi bagi tersangka Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare. Yaitu, Direktur Utama dan Direktur PT WKE, Budi Suharto dan Lily Sundarsih.

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR. Penetapan tersangka tersebut merupakan tindakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah lokasi di Jakarta pada 28 Desember 2018. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan total 21 orang.

Keempat tersangka yang diduga berperan sebagai pemberi suap masing-masing Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, serta dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Sisanya, tersangka yang diduga berperan sebagai penerima suap yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Naho Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara, Anggiat, Meina, Teuku dan Donny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita