oleh

Pencabutan Subsidi Elpiji Belum Final

LINGGAUPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kg belum final atau belum sama sekali diputuskan. Menurutnya, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.

Dapat disampaikan, pemerintah berencana mencabut subsidi pada Elpiji 3 kilogram (kg). Subsidi tidak lagi diberikan pada barang tapi langsung kepada yang berhak menerima.

“Belum, itu harus lewat rapat terbatas,” kata Jokowi, Sabtu (18/1/2020).

Jokowi menjelaskan, bahwa keputusan dicabut atau tidaknya subsidi Elpiji 3 kg harus mendengar langsung dari kementerian terkait terlebih dahulu.

“Bisa dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Pokonya belum sampai di ratas. Nanti kalau sudah di ratas akan disampaikan angka-angka, baru saya memutuskan,” ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan, bahwa tidak sepenuhnya subsidi Elpiji kg dicabut. Kata dia, masyarakat yang kurang mampu tetap mendapat subsidi. Menurtnya, skema itu untuk mencegah kebocoran subsidi.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi nggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi kebocoran,” terangnya.

“Ya nanti diberikan seperti kompensasi uang kira-kira, tengah dibahas,” tambahnya.

Arifin mengatakan, untuk orang yang mampu tak mendapat subsidi. Artinya, mereka membeli Elpiji 3 kg dengan harga normal tanpa bantuan. Artinya, harga jual gas melon ini disesuaikan dengan harga pasar.

“Jika benar, diperkirakan harganya bisa mencapai Rp 35.000 per tabung. Jadi nanti, orang yang dikategorikan maampu gak dapat subsidi. Iya dong, berarti kan memang mampu,” katanya.

Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, kebijakan ini ditargetkan pada pertengahan tahun ini. Diharapkan subsidi Elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran dengan menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat miskin.

Berdasarkan survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tak lagi disubsidi.

“Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp100.000 dan bank transfer ke nomor ini (penerima). Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 tabung bisa kelihatan berhak atau nggak,” jelasnya.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta, pemerintah harus melakukan pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg di pasaran. Hal ini harus dilakukan agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

“Selain itu, pemerintah harus memberikan jaminan harga agar tidak terlalu melambung tinggi dengan cara menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi). Jika hal ini terjadi akan mengganggu daya beli masyarakat dan memicu inflasi secara signifikan,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

Tulus menambahkan, bahwa pihaknya juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kesalahan pendataan atau praktik patgulipat. Hal tersebut dinilai dapat berpotensi terjadinya penyimpangan.

“Saya ambil contoh rumah tangga tidak miskin namun dimasukkan dalam kategori yang miskin karena faktor lain. Dan sebaliknya, rumah tangga miskin yang tidak dekat dengan Ketua RT atau RW malah tidak mendapatkan subsidi,” terangnya.

Kendati nantinya pemerintah memberikan subsidi secara tunai, menurut Tulus, tetap harus ada penjaminan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna misalnya membeli rokok.

“Pemberian subsidi secara tunai bisa diintegrasikan dengan subsidi di sektor lainnya, sehingga akan terdeteksi secara transparan dan akuntabel. Seberapa banyak rumah tangga miskin dimaksud menerima subsidi dari negara baik subsidi kesehatan, pendidikan, energi, pangan, dan lain-lain,” tuturnya. (*)

Rekomendasi Berita