oleh

Pemkot Wajib Cadangkan Beras Selama Empat Bulan

Komisi II Segera Usulkan Raperda Cadangan Pangan

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (Kemendagrin), seluruh anggota Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau melanjutkan Kunjungan Kerja (Kunker) mereka ke DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Kunker kali ini dikatakan Juru Bicara (Jubir) Komisi II, Merismon masih berkoordinasi mengenai masalah pangan. Untuk di DPRD DKI Jakarta, mereka berkoordinasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang Cadangan Pangan. Mengingat baru DKI Jakarta yang memiliki Perda tersebut, sementara dalam aturannya Perda turunan dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) ini wajib dimiliki setiap daerah.

Politisi PKS ini menjelaskan, dalam Perda tersebut mengatur mengenai stok cadangan beras di masing-masing daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) diwajibkan untuk memiliki stok cadangan beras minimal untuk empat bulan kedepan. Untuk jumlahnya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi di daerah masing-masing.

Tujuannya, dilanjutkan Merismon, tentu untuk mengantisipasi ketika terjadi kelangkaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan.

“Pemda minimal mencadangkan stok beras untuk ketersediaan selama empat bulan, termasuk Pemkot Lubuklinggau harus melaksanakan ini. Menyediakan stok beras di lumbung pangan ini mencadangkan, kalaupun ada kelangkaan atau hal-hal lain kita tetap bisa suplai,” jelasnya.

Ia mengungkapkan sebelumnya pihaknya sempat berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, yang ternyata selama ini stok beras rata-rata hanya satu sampai dua bulan.

“Insya Allah kita akan menindaklanjuti hasil Kunker ini, dan segera kita koordinasikan ke anggota dewan lainnya. Jika memungkinkan, Raperda-nya kita usulkan melalui inisiatif DPRD Kota Lubuklinggau. Dalam aturan pembuatan produk hukum daerah, Bapemperda dalam kondisi yang dianggap penting mendesak, bisa menambahkan Raperda yang sudah disahkan dalam Propemperda,” jelasnya. (rfm)

Rekomendasi Berita