oleh

Pemkot Ajukan 51 Formasi

LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tetap akan menunda penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), jika sistem perekrutan dan penggajian dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk memastikan keputusan nanti seperti apa, Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani akan mengikuti rapat pertemuan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) VII Palembang, Kamis (7/2).

“Kalau gaji dan pelaksanaan seleksi dibebankan ke APBD, kita belum siap. Tapi kalau dibebankan ke APBN tentunya kami (Pemkot Lubuklinggau) sudah menyiapkan formasi yang akan diajukan,” ungkap Rahman Sani kepada wartawan, Rabu (6/2).

Menurut Rahman Sani, Pemkot Lubuklinggau sudah menganggarkan semua kegiatan di tahun 2019 sejak akhir 2018 lalu. Jika perekrutan P3K dengan menggunakan APBD maka Pemkot Lubuklinggau tidak bisa menggaji P3K yang lulus seleksi, karena gajinya belum dianggarkan.

“Kalau dipaksakan akan timbul masalah baru,” cetus Rahman Sani.

Diakui Rahman Sani, P3K ini dikhususkan untuk honorer Kategori Dua (K2). Di lingkungan Pemkot Lubuklinggau lebih kurang ada 145 honorer K2, 47 diantaranya guru, sisanya tenaga kesehatan, teknis, dan penyuluh pertanian.

“P3K diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Jika memang menggunakan APBN kita ajukan 51 formasi,” ungkap Rahman Sani.

Ketua Forum Honorer K2 Kota Lubuklinggau, Jaka mengaku ia bersama honorer K2 sudah melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau. Dan ia mendapat kepastian bahwa Pemkot Lubuklinggau menunda perekrutan P3K.

“Informasinya ditunda sampai dengan ada perubahan petunjuk dari pihak MenPAN-RB terkait masalah penggajian P3K yang lulus,” ungkap Jaka.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, baik PNS maupun PPPK sama-sama merupakan pegawai pemerintah. Dalam Pasal 4 ayat (3), dinyatakan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah P3K merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

Selanjutnya, dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa gaji dibebankan pada APBN, untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk P3K di Instansi Daerah. Selain gaji P3K dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, kebutuhan ASN yang mendesak yang menjadi prioritas pemerintah adalah untuk pemenuhan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang kebijakannya sudah diberlakukan sejak pengadaan CPNS tahun 2018, dan dibuka untuk pelamar umum yang berusia di bawah 35 tahun.

Memungkinkan untuk dilakukannya perekrutan ASN melalui skema PPPK dan diharapkan dapat menjadi solusi terhadap tenaga Non PNS, untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi.

Di Kabupaten Mura kuota penerimaan P3K berjumlah 405 orang. Rinciannya 371 guru dan 34 tenaga kesehatan.

Untuk Instansi Daerah Pemekaran baik Instansi Induk maupun Instansi baru, agar menginformasikan kepada calon peserta P3K, sebelum melakukan pendaftaran untuk melihat status data instansi kerjanya melalui aplikasi pada laman https://sscasn-helpdesk.bkn.go.id dan melakukan updating/perbaikan instansi kerja saat ini, dan admin SSCASN instansi baru wajib melakukan verifikasi. (nia/dlt)

Rekomendasi Berita