oleh

Pemkab Terbitkan Aturan Alih Fungsi Lahan

MUSIRAWAS – Sebagian area sawah di Kabupaten Musi Rawas (Mura) saat ini sudah beralih menjadi taman bunga, bahkan sudah menjadi objek wisata unggulan. Bahkan, saat ini alih fungsi lahan persawahan menjadi kebun bunga makin meluas.

Seperti di Desa Ngadirejo, F Trikoyo, Mataram dan lainnya. Jika dibiarkan, dalam kurun waktu setahun terakhir area sawah di Kabupaten Mura berkurang 5 Hektare (Ha) lahan persawahan berubah menjadi kebun bunga.

Plt Kepala Dinas Pertanian Mura, Tohirin menjelaskan dari data pada 1996 hingga 2017 lalu, lebih kurang 10.200 Ha lahan persawahan jadi kebun, dan paling banyak terjadi itu di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Beliti.

Saat ini luas persawahan sebagai lahan pertanian berkelanjutan 22.640 Ha, dan luas lahan cadangan 806 Ha yang tersebar di 14 kecamatan. Terdiri, Kecamatan STL Ulu Terawas seluas 7.056 Ha,  Selangit 419 Ha,  Sumber Harta 5.837 Ha, Tugumulyo 2.833 Ha, Purwodadi 1.721 Ha, Muara Beliti 2.108 Ha.

Selanjutnya, Kecamatan Jayaloka seluas 90 Ha, Sukakarya 249 Ha, Muara Kelingi 1.382 Ha, BTS Ulu 965 Ha, Tua Negeri seluas 1.473 Ha, Muara Lakitan 872 Ha, Megang Sakti seluas 5.248 Ha. Dan hanya satu kecamatan yang tidak memiliki lahan persawahan, yaitu Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) hanya memiliki Lahan Cadangan seluas 368 Ha.

Setelah Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2018 dan Perbup No.101 Tahun 2018 disahkan 15 Februari 2018 lalu, pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui media cetak dan radio ke masyarakat.

Kemudian, 16 Januari 2019 pihaknya pertama kali melakukan sosialisasi. Terkait  untuk menindaklanjuti dari Perda dan Perbub, masalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB).

“Tim akan melakukan penindakan ke lapangan, dengan memberikan tiga  kali surat teguran. Jika diabaikan, maka tim akan melakukan pembongkaran dan pemberian sanksi hukum pidana,” kata Tohirin.

Ditambahkan, jika pejabat yang mengeluarkan izin terkait alih fungsi lahan tersebut terhitung ditetapkannya peraturan Pemerintah Daerah (Pemda) itu. Pejabat yang bersangkutan bisa di pidana kurungan selama tiga tahun.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Mura, Catur mengatakan jika alih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun bunga masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Karena, luas tanam sekarang mulai berkurang, itu harus dikembalikan lagi.

Ia berharap keberadaan Perda No.3 Tahun 2018 itu, tentang perlindungan LPPB benar-benar ditegakkan.

“Hendaknya, apabila lahan sawah ada perubahan menjadi rumah dan bangunan, minimal di tempat lain pemerintah harus membuat lahan persawahan yang baru. Jadi selalu berimbang,” ucap Catur. (dlt)

Rekomendasi Berita