oleh

Pemkab Musi Rawas Utara Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

MURATARA, LINGGAU POS ONLINE – Ramadhan tahun 2018 ini memberikan keberkahan kepada Bumi Beselang Serundingan, Musi Rawas Utara (Muratara). Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Definitif, HM Syarif Hidayat dan H Devi Suhartoni berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017.
Penyerahan LHP tersebut dilakukan langsung oleh Pimpinan BPK RI, DR Agus Joko Pramono dan diterima oleh Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat, di kantor BPK Perwakilan Sumsel, Senin (28/5).
Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat setelah menerima hasil pemeriksaan LHP dari BPK RI mengungkapkan perasaannya, di mana dirinya sangat bangga dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Muratara, segenap staf di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara, pihak legislatif dan juga kepada BPK atas diraihnya opini WTP ini.

“Ini hasil kerja keras kami semua, sehingga kami mendapat WTP. Selanjutnya, kami akan berupaya mempertahankan WTP ini, tentunya dengan berusaha menghindari kesalahan dalam hal LHP sehingga sebagaimana harapan kami untuk mempertahankan opini WTP ini dapat terwujud,”tutur Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumsel Maman Abdul Rahman menjelaskan, tidak serentaknya penyerahan hasil pemeriksaan LHP untuk kabupaten/kota di Sumsel, karena pelaporan dari masing-masing daerah yang tidak sama.
“Hari ini ada delapan kabupaten/kota yang menerima hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017, yang kesemuanya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sebelumnya ada tiga daerah yang melakukan pelaporan tercepat, yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang dan Kota Prabumulih. Selanjutnya, kemudian dua daerah juga sudah diserahkan, yaitu Kota Pagaralam dan Kabupaten Musi Rawas dan sebelum lebaran ini insya Allah akan ada dua daerah lagi yang menyerahkan,” kata Maman AR.
Dalam kesempatan itu, Maman memberi beberapa catatan kesalahan yang masih banyak dilakukan dalam pelaporan keuangan, diantaranya pertanggung jawaban perjalanan dinas dan sewa gedung.

“Ini masih banyak belum sesuai ketentuan, khususnya lagi mengenai hotel dan boarding pass. Harapannya, opini WTP yang didapat bisa dipertahankan pada laporan tahun berikutnya. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi,” pesan Kepala BPK Perwakilan Sumsel Maman Abdul Rahman.

Tidak hanya Pemkab Muratara, ada tujuh daerah lagi di Sumsel yang menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK yang kesemuanya mendapat opini WTP, yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Lubuklinggau.
(Rls/12)

Rekomendasi Berita