oleh

Pemkab Minta Pendampingan Hukum Bidang Datun

LINGGAU POS ONLINE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, tentang penanganan hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara (Datun).

Kerja sama ini dilakukan agar kedepan Pemkab Mura tidak melakukan kesalahan hukum di bidang Datun, demi terlaksana program yang telah direncanakan sebelumnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Hj Zairida mengatakan kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan pendampingan dan pengawalan, terhadap sesuatu hal yang dapat merugikan negara.

Ia menjelaskan sudah jadi tugas kejaksaan untuk melakukan penegakan dan bantuan serta pertimbangan hukum. Karena, semua jaksa merupakan pengacara negara, jadi semuanya bisa dimintai pendapat mengenai permasalahan hukum.

“Adanya permohonan atau tidak, kami akan melakukan pengawasan atau pendampingan terkait permasalahan hukum,” katanya, Senin (29/7).

Selain itu MoU juga, dilakukan untuk mencegah kebocoran dan penyimpangan, baik kebijakan maupun hal-hal yang dapat merugikan negara. Kebijakan yang harus dilakukan secara transparan, harus dilakukan secara transparan, misalnya pengumuman lelang proyek harus dilakukan terbuka, jangan tidak transparan. Kalau ada temuan, terkait hal itu akan diingatkan, kemudian kalau ada yang terlupakan bisa dikoordinasikan. Hal ini jangan disepelekan, karena bisa mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan organisasi maupun individu.

Bupati Mura H Hendra Gunawan mengatakan permasalahan hukum jangan dianggap sepele, jadi baik OPD hingga Pemerintah Kecamatan harus menyosialisasikan persoalan hukum agar masyarakat dapat mengetahui hukum. (aku)

Rekomendasi Berita