oleh

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Tim

Komisi I Berikan Rekomendasi

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, adakan rapat guna menanggapi tuntutan dari masyarakat Desa Muara Kati Baru II, yang menolak hasil Pilkades. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Komisi I, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kamis (21/12).

Beberapa pihak terkait, mulai dari Ketua Komisi I Samsul Bahri, anggota Komisi I, Wahisun Wais Wahid dan Azandri, Asisten I Setda Kabupaten Musi Rawas Priscodesi, Kadiskominfo Bambang Hermanto, Sekretaris DPMD Dicky, Camat TPK Dien Candra, Ketua Panitia Pilkades, serta calon Kades yang menggugat dan perwakilan masyarakat, hadir dalam rapat tersebut. Rapat, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Samsul Bahri.

Saat memimpin rapat, ia pun meminta satu persatu peserta rapat untuk menjelaskan secara rinci pelaksanaan Pilkades di Desa Muara Kati Baru II, Kecamatan TPK. Asisten I, Priscodesi yang pertama kali memberikan penjelasannya.

“Saya pun menerima surat pengaduan dari masyarakat, yang melaporkan alat e-Voting eror serta meminta diadakan Pilkades ulang. Untuk itu melalui rapat ini, saya berharap semua tim teknis bisa menjelaskan semuanya,” ungkap Priscodesi singkat.

Selanjutnya, pimpinan rapat meminta pihak DPMD, selaku Pokja tingkat kabupaten untuk memberikan penjelasan.

“Kita hanya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Serta Peraturan Bupati (Perbup) No. 11 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan Kades. Sesuai aturan, calon Kades yang merasa keberatan dan menolak. harus melapor dengan jangka waktu tiga hari. Keberatan bisa diajukan dengan bukti kepada panitia Pilkades, Pokja Kecamatan ataupun pokja tingkat kabupaten. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Setelah kita kroscek ulang ternyata pas dan hasilnya sesuai, sehingga kami anggap selesai,” jelasnya.

Selanjutnya Ketua panitia pelaksana, Ansori yang diminta untuk memberikan penjelasan. Ansori mengakui saat pelaksanaan pemilihan, pihaknya tidak menyiapkan absensi manual. sebelum pelaksanaan, ia sudah meminta ketiga calon kandidat untuk menandatangani berita acara. Ketika beberapa menit pemilihan berlangsung, ada beberapa alat eror.

“Namun pemilihan terus berlangsung, hingga saat penghitungan terdata pemilih yang hadir 443 orang, tidak hadir 32 orang berdasarkan absen verifikasi di alat e-Voting. Dengan perolehan suara, nomor urut 1 sebanyak 141, nomor urut 2 sebanyak 149 serta nomor urut 3 sebanyak 151. Untuk surat kosong ada 3, dengan total keseluruhan 444. Karena ada selisih satu suara berdasarkan absen dengan hasil penghitungan suara, saksi nomor urut 1 dan nomor urut 2 ajukan keberatan,” ungkapnya.

Kedua calon mengajukan untuk membuka kotak suara. Karena tidak ada wewenang, berdasarkan kesepakatan kotak suara dibawa ke kantor Diskominfo. Setelah di kroscek ulang, di sana ia membenarkan kalau jumlah pemilih sesuai menjadi 444.

“Saya memang tidak membuat absen manual. Undangan saya sebarkan, satu hari sebelum pemilihan karena saya memang tidak mengetahui Perda ataupun Perbup, serta tidak ada petunjuk,” ungkapnya.

Sementara itu kepala Diskominfo, Bambang Hermanto juga diminta kejelasan mengenai erornya alat e-Voting saat pemilihan. Ia menegaskan, kalau kata ‘error’ yang menjadi tuntutan harus disamakan dulu persepsinya.

“Kalaupun dianggap kerusakan, kami akui memang masih ada kerusakan. Bahkan terjadi tidak hanya di satu tempat, mengingat ini alat elektronik. Makanya untuk mengantisipasi hal ini kita siapkan tim teknis, baik di TPS maupun yang keliling. Kita pun menyiapkan alat e-Voting cadangan. Lain halnya kalau ‘kesalahan’, ini tentunya harus kita buktikan bersama-sama,” tegasnya.

Kemungkinan ia melanjutkan, ada proses yang terputus.

“Ketika pemilih hadir, seharusnya mengubah absensi DPT mereka di alat e-Voting, dari belum hadir menjadi hadir. Kemungkinan satu suara yang selisih, mereka yang tidak mengubah status DPT mereka. Karena kalau mengenai keakuratan alat e-Voting kita yakini mencapai 99 %, ketika ada kerusakan maka data yang tersimpan tidak akan berubah. Bisa saja kita buktikan melalui DPT manual, sayangnya menurut panitia itu tidak disediakan,” lanjutnya.

Selaku pendamping calon Kades nomor urut 1 dan nomor urut 2 dan masyarakat setempat, Abdul Aziz menjelaskan ada dua item yang menjadi pasal gugatan mereka.

“Pertama mengani adanya dugaan kesalahan. Berdasarkan aturan di pasal 58, tidak ada istilah abstain dengan sistem e-Voting. Itu artinya selisih ada empat suara. Kedua, mengapa untuk membuka kotak suara harus menunggu ke Pengadilan Negeri, artinya aturannya harus dikaji ulang. Kita juga menyayangkan, kenapa panitia tidak menyiapkan absen manual, bahkan panitia pun tidak pegang Perda maupun Perbub,” tegasnya. (09)

Berita Terkait : Adanya Kecerobohan Panitia Penyelenggara

Komentar

Rekomendasi Berita