oleh

Pemda Terbebani Kenaikan Iuran BPJS

LINGGAU POS.CO.ID– Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan resmi berlaku 1 Januari 2020. Pada Pasal 34 dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp160.000 per bulan untuk kelas I. Padahal, tarif iuran BPJS Kesehatan sebelumnya kelas I dari Rp80.000, kelas II dari Rp51.000 dan kelas III Rp25.500.

Penyesuaian tarif yang tak sedikit tersebut ternyata membebani Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam kepesertaannya, Pemda menanggung iuran peserta KIS PBI APBD (Kelas 3) yang sebelumnya hanya Rp25.500 per orang, menjadi Rp42.000 per orang.
Itu artinya, dana yang harus dikeluarkan Pemda untuk meng-cover iuran ribuan peserta dari masing-masing kabupaten/kota tidaklah sedikit. Hal ini, membuat Pemda kembali mempertimbangkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Seperti langkah yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang SH-Haryanto. Terhitung 1 Januari 2020 Pemkab Lahat menyebut tak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika ingin berobat, warganya cukup menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Peralihan dari BPJS Kesehatan ke Jaminan Kesehatan Daerah ini dikarenakan naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Haryanto membenarkan, bagi masyarakat Lahat yang ingin berobat, saat ini cukup menggunakan KTP dan KK. Bahkan, meskipun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, bagi masyarakat yang terpaksa rawat jalan ke RSMH Palembang juga tetap bisa menggunakan KTP dan KK.

“Walau harus dirujuk ke Palembang, juga bisa. Nanti ada petugas yang kita tunjuk yang mengurusnya. Jadi nanti RS rujukan, langsung klaim ke Pemkab Lahat,” jelas Haryanto, Jumat (3/1).

Dari data Dinas Kesehatan Lahat, tahun 2018 ada 168.385 jiwa terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Tahun 2019 jumlah tersebut meningkat hingga 200 ribu jiwa.

Dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp46 miliar. Angka tersebut dipastikan membengkak, jika program berobat gratis menggunakan BPJS Kesehatan.

“Kalau menggunakan KTP dan KK, cukup bagi yang sakit saja yang kita bayar. Kalau selama ini kan, warga yang sakit atau tidak, kita harus bayar iuran. Lebih baik uang tersebut kita gunakan untuk keperluan lain masyarakat,” ucap Haryanto.

Menanggapi hal itu Kepala Cabang BPJS Kota Lubuklinggau, melalui Kepala Bidang SDMUKP, Risca Aprilia mengatakan BPJS Kesehatan melayani peserta dengan kartu JKN-KIS aktif, dan merujuk ke peraturan perundangan yang ada yakni Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Saat ini, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkab Lahat terkait kebijakan yang diambil Bupati Lahat tersebut.

Lantas bagaimana dengan Kota Lubuklinggau?

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani saat dibincangi mengaku belum ada rencana dari pemerintah untuk mengambil kebijakan seperti yang diambil oleh Bupati Lahat. Karena pihaknya juga belum membahas terkait pasca kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Apalagi dilanjutkan Rahman Sani, dari informasi yang ia tahu kebijakan yang diambil Bupati Lahat tersebut diduga menyalahi aturan.

“Tapi kita belum tahu pasti (soal menyalahi aturan atau tidak). Yang jelas untuk mengambil kebijakan seperti itu, kita belum sampai ke sana,” tegas Rahman Sani.

Ia mengakui, dengan adanya penyesuaian iuran BPJS sangat membebani Pemkot. Apalagi kini Pemkot meng-cover lebih kurang 36.000 warganya, dengan anggaran Rp18 miliar. Jika naik, maka anggaran yang dibutuhkan dua kali lipat dari yang dianggarkan sebelumnya.

“Tapi hal ini akan kita bahas lebih lanjut dulu, bagaimana solusi yang tepat. Kita juga akan konsultasikan lagi ke Pemprov, siapa tahu ada solusi dari Gubernur,” ungkap Momon.

Apapun itu dilanjutkan Momon, pihaknya yang pasti akan memastikan warga Kota Lubuklinggau khususnya yang kurang mampu untuk mendapat jaminan kesehatan.

“Makanya akan kita bahas bagaimana menyikapinya, lalu kita konsultasikan dengan Pemprov siapa tahu ada solusinya. Kita pastikan, pemerintah akan tetap memperhatikan masalah jaminan kesehatan. Untuk sementara ini, yang bisa kita lakukan menyeleksi lebih ketat warga yang kita cover ke BPJS. Kedepan kita lebih selektif, program ini betul-betul untuk warga yang kurang mampu. Jika mampu, kita arahkan ke mandiri,” jelasnya.

Sementara Pemkab Empat Lawang melalui Dinas Kesehatan menanggapi kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100 persen, masih akan melihat perkembangannya belum bisa menentukan apakah masih tetap bekerja sama dengan BPJS atau mengubah kembali ke Jamkesda.

“Kita lihat dulu perkembangannya,” kata Kepala Dinkes Empat Lawang Sulni melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, kemarin.

Pemerintah Ingkari Kesepakatan
Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mengatakan kenaikan iuran BPJS yang mulai diberlakukan sangat mengecewakan. Karena pemerintah mengabaikan keputusan yang sudah dibuat bersama dengan DPR. Dia mengatakan pemerintah yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, DJSN dan BPJS Kesehatan telah melakukan rapat maraton bersama dengan Komisi IX sampai dini hari sebanyak dua kali. Yaitu pada 7 November 2019 dan 12 Desember 2019.

“Rapat dilakukan untuk mencari solusi bagaimana kenaikan iuran yang cukup besar ini tidak dilakukan. Setidaknya bagi peserta kelas III dari PBPU dan BP. Karena hal ini akan cukup memberatkan di tengah situasi ekonomi yang masih lesu,” imbuhnya.

Sejak rapat gabungan dilaksanakan, Komisi IX tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama untuk peserta kelas III PBPU dan BP. Kurniasih menambahkan, dalam rapat pada 12 Desember lalu sudah ada kesepakatan untuk mengambil alternatif kedua diantara tiga alternatif yang diusulkan oleh kementerian kesehatan guna mengatasi keberatan kenaikan iuran untuk kelas 3 peserta PBPU dan BP.

“Alternatif yang disepakati adalah alternatif dua. Bahwa manajemen BPJS akan memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta PBI yang diproyeksikan pada tahun mendatang akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres No. 75/2019,” bebernya.

Profit inilah yang akan digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta PBPU dan BP kelas III. Dengan kata lain, dalam kesepakatan ini, tidak ada kenaikan iuran yang akan dibebankan kepada peserta PBPU dan BP kelas III.

Namun kenyataannya, kenaikan yang mulai diberlakukan, akan dibebankan pada semua peserta BPJS mulai 2020.

Keputusan ini berarti Pemerintah mengingkari kesepakatan. Bahkan yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan dan disetujui BPJS Kesehatan saat rapat.

Kurniasih menyampaikan dirinya sangat kecewa dengan keputusan pemerintah yang pada akhirnya tetap menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada peserta. Ini untuk kedua kalinya pemerintah mengingkari hasil rapat dengan DPR tentang kenaikan iuran BPJS ini.

Menurutnya, hal ini sangat memprihatinkan. Karena pemerintah tidak punya komitmen yang kuat untuk mengurangi beban masyarakat terutama peserta kelas III PBPU dan BP ini dengan tetap menaikan iuran BPJS-nya. Yakni dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Sebelumnya pemerintah dalam Rapat Gabungan Komisi VIII, IX dan XI dengan sejumlah Menteri dan lembaga terkait, sudah berkomitmen untuk tidak membebani kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri ini.

Dalam rapat gabungan tersebut disepakati pemerintah akan mencari jalan lain dalam menyelesaikan persoalan defisit Dana Jaminan Sosial. Ini sudah menjadi kesimpulan rapat saat itu karena disepakati semua yang hadir.

Namun semua hasil rapat bersama dengan DPR RI, diabaikan begitu saja.

“Jika jeritan rakyat dan suara DPR RI serta hasil rapat bersama pemerintah dengan DPR RI tak lagi didengar, maka siapa yang harus memperjuangkan amanat UUD 1945, rakyat berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah,” tegasnya.

Terpisah, anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mendesak BPJS Kesehatan memperjuangkan peserta Kelas III mandiri yang benar-benar tidak mampu bisa dimasukkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sehingga iurannya ditanggung pemerintah.

“Jumlah mereka sebanyak 20,4 juta orang. Di antaranya terdapat sekitar 9,8 juta orang yang menunggak iuran,” kata Yahya Zaini.

Ia meminta BPJS Kesehatan pro-aktif berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penanggung jawab data kemiskinan.

“Yang perlu diprioritaskan masuk PBI adalah 9,8 juta orang tersebut. Ini akan menjadi solusi karena desakan DPR supaya pemerintah memberi subsidi kepada mereka tidak bisa dipenuhi,” jelas Yahya.

Politisi dari Partai Golkar ini juga berharap pada 2020 ini ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga penambahan peserta PBI tersebut dapat dialokasikan.

Mura Belum Tentukan Sikap

Sementara Pemkab Musi Rawas (Mura) belum melakukan pembahasan khusus menghadapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

“Iya, kami tahu iuran BPJS Kesehatan naik. Tapi memang belum ada pembahasan khusus tentang itu,” tutur Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti kepada Linggau Pos, Minggu (5/1).

Menurutnya, naiknya iuran BPJS Kesehatan dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per orang, lumayan berat.

“Ya, lumayan berat itu bagi Pemda. Apalagi anggaran sudah diplotkan sesuai prioritas. Intinya, kami belum bisa bilang apa-apa. Nanti akan kami bahas dulu, APBD Mura Rp1,9 triliun ini apakah sudah termasuk anggaran untuk BPJS Kesehatan atau belum,” tuturnya.

Intinya, kata Suwarti, masyarakat jangan khawatir berobat. Pemerintah siap membantu.

“Kalau Pol PP, ajudan, sopir dan honorer lainnya yang tugas di lingkungan Pemkab Mura sudah dipotong langsung pada gaji,” imbuhnya.

Muratara Rapat Bahas Jamkesda

Ternyata Kabupaten Muratara belum lama ini telah melakukan rapat pembahasan mengenai Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Namun belum memastikan apakah akan mengikuti Kabupaten Lahat yang beralih dari BPJS ke Jamkesda, atau tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muratara, Marlinda Sari menjelaskan rapat pembahasan Jamkesda dilakukan karena mereka sering menerima keluhan masyarakat kaitannya dengan BPJS Kesehatan.

“Beberapa waktu lalu kita adakan pembahasan Jamkesda, itu dilakukan karena sebelumnya banyak diterima keluhan berkenaan BPJS,” kata Marlinda, Jumat (5/1).

Disinggung apakah pembahasan Jamkesda dilakukan untuk wacana peralihan dari BPJS, Marlida mengatakan bahwa hal tersebut masih didiskusikan mengingat masih banyaknya hal-hal yang harus dipelajari.

“Masih kami pelajari aturan-aturannya dulu, karena banyak hal yang harus dipahami,” tambah Marlinda.

Ia menerangkan, tahun 2020, Pemkab Muratara mempersiapkan anggaran Rp3,5 miliar, untuk iuran peserta KIS PBI APBD 12.724 jiwa

“Anggaran itu untuk enam bulan kedepan, nanti akan dibahas lagi dalam perubahan, mengingat adanya kenaikan BPJS, jadi kita sesuaikan dengan anggaran yang ada” terangnya.(*)

 

Rekomendasi Berita