oleh

Pembangunan Irigasi Lakitan Terancam Gagal

LINGGAU POS ONLINE, MADANG – Pembangunan saluran irigasi DI Lakitan terhambat. Pasalnya, proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam segi pertanian ini, ketika akan melintasi wilayah Desa Madang, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, tidak mendapat dukungan masyarakat. Dengan kata lain diduga masyarakat enggan melepaskan lahannya untuk dilalui saluran irigasi tersebut.

Kuat dugaan, ada campur tangan pihak lain terkait pembebasan lahan. Sehingga, PT Waskita selaku pelaksana pekerjaan melakukan upaya mediasi dengan masyarakat setempat, yang difasilitasi oleh Kepala Desa (Kades) Madang, Indra Gunawan. Namun, mediasi yang dimulai sejak November 2017 ini belum ada titik temu.

Sehingga, Kamis (29/3) dilakukan rapat lagi, antara masyarakat dengan manajemen PT Waskita selaku pelaksana yang dihadiri oleh Pelaksana Teknis PPK Irigasi Rawa II Tubagus, Camat Sumber Harta Ali Benar, Kapolsek Terawas Iptu Haerudin, perwakilan Koramil Sumber Harta, Kades Madang Indra Gunawan, tokoh masyarakat Desa Madang Yahya. Termasuk perwakilan dari KPHP, dikarenakan beberapa wilayah yang dilalui merupakan kawasan hutan produksi, yang sudah dipinjam oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Pengairan.

Namun sayang, tidak dihadiri oleh masyarakat yang mempertahankan lahan tersebut, di karena mereka pulang ketika pelaksanaan rapat.

Bahkan, dalam rapat koordinasi tersebut diketahui kalau lahan yang belum berhasil dibebaskan tersebut merupakan kawasan hutan produksi, jadi PU irigasi hanya mengganti tanam tumbuh. Karena lahan tersebut bukan milik pribadi. Dan pergantian sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2014.

Efek dari permasalahan ini, proyek pembangunan irigasi yang dimulai pada September 2016 lalu ini terancam tidak sesuai seperti jadwal, dikarenakan walaupun kontrak awalnya ditargetkan September 2019. Tapi, harus selesai tahun Desembar 2018 ini sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo.

“Sebenarnya kita telah melakukan mediasi dengan masyarakat, mengenai permasalahan ini sejak November 2017 lalu, namun saat ini belum ada titik temu. Padahal kami sudah diinstruksikan oleh Presiden pengerjaannya harus selesai tahun ini,” jelas perwakilan dari PT Waskita dan aparat Desa Madang, Suhatman.

Khawatir dengan permasalahan ini, maka dirinya meminta agar Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan, beserta DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk turun langsung membantu menyelesaikan permasalahan ini. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dilanjutkan Camat Sumber Harta, Ali Benar bahwa dirinya telah mencari solusi terbaik, dan menilai apa yang sudah ditawarkan pihak PU merupakan ganti untung.

“Kalau dilihat dari yang sudah-sudah, ini merupakan ganti untung, dan sudah beberapa kali kami jelaskan kepada masyarakat yang bersangkutan,kalau tanah di ganti sesuai dengan NJOP dan tanaman di ganti sesuai usia. Tapi, sampai saat ini belum selesai juga, dan itu jelas menghambat pembangunan,” katanya.

Jadi menurut camat, tinggal saat ini aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas, apalagi lahan yang dipertahankan masyarakat merupakan hutan produksi.

“Langkah hukum, itu yang harus di lakukan, supaya pembangunan irigasi bisa berjalan dan di nikmati masyarakat banyak. Namun, kita tunggu sampai Selasa (3/4), kalau masih mentok ya,kita serahkan kepada penegak hukum,”tegasnya.

Kapolsek Terawas Iptu Haerudin menjelaskan, pihaknya selaku penegak hukum menyarankan hal yang sama, agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik dan benar. Namun,kalau tidak ada penyelesaiannya, ya laporkan kalau ada penjarahan di situ, sebab hutan produksi merupakan milik negara. Maka, pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Kita tunggu penjadwalan ulang yang dilakukan pada Selasa nanti. Kalau mereka juga tidak hadir atau masih tetap bertahan dengan nilai ganti yang tidak sesuai dengan Pergub dan NJOP, tinggal koordinasi saja dan laporkan ke kita. Pasti akan kita tindak lanjuti,” jelasnya.

Tubagus, selaku Pelaksana Teknis PPK Irigasi Rawa ll, menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi mengenai hasil rapat yang akan dilakukan pada selasa nanti. Di situ akan di buat keputusan tetap, dan hasilnya akan ditindaklanjuti.

“Intinya apapun hasilnya nanti, kita akan tetap berkoordinasi dengan pejabat berwenang. Prinsipnya, pembangunan irigasi harus tepat waktu, demi kesejahteraan masyarakat banyak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Madang, Kecamatan Sumbar Harta, Indra Gunawan mengatakan, sebenarnya masyarakat yang mempertahankan lahan tersebut sudah tahu, kalau lahan yang di pertahankan tersebut merupakan kawasan hutan produksi. Hanya saja, mereka enggan melepaskannya untuk dipakai sebagai saluran irigasi.

“Saya sangat yakin, masyarakat ini tidak ngerti dan paham, akibat dari perbuatannya merugikan orang banyak. Tapi, mereka sudah paham betul kalau lahan itu merupakan kawasan hutan produksi, buktinya diantara mereka ada yang mengatakan kalau lahannya tidak masuk hutan produksi,” jelasnya.

Hal itu dibenarkan oleh Yahya, selaku Lembaga Tetua Adat Desa Madang. Bahkan, dirinya menyayangkan permasalahan ini terjadi, karena masuknya saluran irigasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

“Kami sangat berterima kasih adanya pembangunan ini, karena sangat menguntungkan masyarakat. Jadi, apapun langkah yang akan di lakukan oleh pemerintah hingga penegak hukum, akan kami dukung,” ungkapnya. (01)

Rekomendasi Berita