oleh

Pembahasan Raperda Miras Jadi Prioritas

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Lubuklinggau, Wansari menegaskan kalau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tetap menjadi prioritas mereka, untuk segera dibahas. Karena ia pun mengakui, kalau Raperda ini cukup mendesak.

“Dan sejak awal, pembahasan Raperda ini memang menjadi prioritas kita karena dinilai sudah mendesak. Hanya saja di awal tahun nanti, kita ada roling Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kita berharap, siapa pun Ketua BP2D nanti Raperda ini tetap menjadi prioritas, dan bisa segera dibahas,” ungkap Wansari.

Ia pun kembali menegaskan, kalau tujuan diajukan serta dibahasnya Raperda miras ini bukan untuk melegalkan.

“Di berbagai kesempatan kita jelaskan, kalau Perda ini untuk mengurangi penjualan dan peredaran Minuman Keras (Miras) yang dijual bebas saat ini. Kita prihatin, melihat Miras bisa bebas dijual dan dibeli oleh semua kalangan. Ya kalaupun kemarin kembali tertunda karena belum adanya kesepakatan, kedepan kita berharap pembahasan bisa segera dilakukan,” tegasnya.

Kedepan, 3 Januari mendatang pihaknya baru akan melakukan roling AKD.

“Setelah roling AKD, baru kita lanjut pembahasan Raperda yang masuk,” tambahnya.

Sebelumnya, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), HM Hidayat Zaini menegaskan, selama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Miras belum disahkan, sulit bagi pihaknya untuk melakukan tindakan.

“Jangankan melayangkan surat teguran ke toko atau pusat perbelanjaan. Menyita produknya saja kami nggak bisa. Karena belum ada aturannya untuk melakukan itu. Jadi Perda ini sangat penting. Dengan adanya Perda Miras, kita tahu ketika menemui masalah di lapangan segera bertindak dan bisa menindak sesuai Perda tadi,” jelasnya.

Secara pribadi, Dayat mengaku khawatir dengan peredaran Miras di Lubuklinggau. Sebab Miras golongan C, B maupun A ada di Lubuklinggau ini. Tapi kalau di kafe, hanya konsumen tertentu yang diperbolehkan. Yaitu, orang yang usianya di atas 22 tahun. Harganya pun tidak mudah dijangkau anak-anak remaja. Makanya kita butuh Perda. Untuk mengontrol peredaran Miras ini,” imbuhnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman juga mendesak, agar Pansus Raperda Miras, kembali membahas Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Pasalnya, menurut politisi PDIP ini menegaskan, saat ini payung hukum untuk mengatur peredaran dan pengendalian serta pengawasan Miras, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

“Karena sifatnya mendesak, makanya kita ajukan Raperda tersebut untuk dibahas bersama dan disahkan. Sayangnya saat pembahasan, ada beberapa kendala yang membuat Raperda ini tertunda untuk dibahas dan disahkan. Namun bukan berarti Pansus yang dibentuk kemarin sudah bubar. Untuk itu kita mendesak, agar Pansus segera kembali membahas Raperda Miras,” tegas Hambali.

Beberapa kendala dijelaskannya, membuat pembahasan Raperda Miras tertunda.

“Pertama saat pembahasan, tidak memenuhi kuorum. Karena, beberapa pihak ada yang sangat antusias namun ada beberapa yang tidak. Kemudian dalam pembahasan juga masih diperlukan pengembangan, serta pembahasan lebih lanjut dengan pihak lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun para ulama. Kita berharap kedepan, ketika Raperda ini kembali dibahas maka semua pihak memahami tujuan kita mengajukan Raperda Miras untuk disahkan,” ungkapnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita