oleh

Pelaku Usaha Wajib Buat IPAL

Warga Keluhkan Aroma Busuk

LINGGAU POS ONLINE, MARGAMULYA – Sebagian warga Kelurahan Margamulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II mengeluhkan aroma limbah pabrik tahu. Sejak awal produksi, limbah dibuang pengelola pabrik langsung ke kolam sekitar rumah masyarakat.

Netty, mengaku cukup terganggu dengan bau limbah pembuatan tahu di dekat rumahnya itu.

“Sudah lama saya mencium aroma busuk menyengat air limbah dari pabrik tahu. Memang mengganggu baunya sangat menyengat,” katanya kepada Linggau Pos, Sabtu (18/11).

Ia berharap, pemerintah harus menindak tegas industri-industri yang membuang limbah sembarangan tanpa pengelolaan limbah yang baik.

“Seharusnya setiap bulan di cek, apakah pabrik-pabrik yang ada di Kota Lubuklinggau cara pengelolaan limbahnya sudah benar atau tidak,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan ibu berinisial ML.

“Kalau bau iya. Saya terganggu tetapi kalau masalah limbah saya kurang tahu. Karena kebanyakan limbah dari rumah tangga juga bau,” ujarnya.

Pada dasarnya, proses produksi tahu menghasilkan dua macam limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat pada umumnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan limbah cari. Limbah cair industri tahu ini memiliki kandungan senyawa organik yang sangat tinggi dan menimbulkan aroma yang kurang sedap.

Apalagi tanpa proses penanganan yang baik, limbah tahu dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti, sumber penyakit, bau tak sedap, meningkatkan pertumbuhan nyamuk, dan menurunkan estetika lingkungan sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau, Herdawan menegaskan saat ini masih ada pelaku usaha yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Padahal ia menegaskan, mengelola limbah merupakan wajib bagi pelaku usaha.

“Masih ada, namun persentasinya sedikit. Karena kita pun rutin melakukan pengecekan, sekaligus pengawasan. Bagi mereka yang belum memiliki IPAL, maka akan segera kami keluarkan surat rekomendasi kepada mereka, agar segera membuatkan IPAL,” kata Herdawan.

Mengenai sanksi, ia menegaskan ada tahapannya.

“Kita keluarkan rekomendasi, ketika belum kita lakukan peringatan dengan teguran secara lisan. Masih juga, kita lakukan teguran tertulis sampai tiga kali, dan terakhir paksaan pemerintah dengan proses hukum. Namun sampai saat ini kita belum sampai melakukan paksaan pemerintah. Rata-rata mereka yang kita berikan teguran, langsung membuat IPAL,” ungkapnya.

Biaya untuk pembuatan IPAL bervariatif.

“Untuk pastinya kami tidak tahu. Yang pasti disesuaikan dengan limbah yang dihasilkan, atau alat yang digunakan. Kalau besar dan menggunakan alat pabrikan yang modern, mungkin biayanya cukup besar, dibandingkan yang sederhana dengan tiga bak penampungan. Karena DLH hanya memastikan mereka punya IPAL, dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan serta meresahkan warga,” jelasnya.

Beberapa UKM atau pelaku usaha yang belum memiliki IPAL, biasanya ditambahkannya terkendala dengan biaya.

“Namun tetap kita minta untuk segera membuat IPAL, karena itu wajib,” tambahnya.

Selain pengawasan rutin, DLH juga setiap semesternya menerima laporan dari pelaku usaha.

“Mereka harus melaporkan secara rinci, bagaimana proses pengelolaan limbah mereka. Ketika mereka tidak melaporkan, kita ingatkan mereka dengan mengirim surat agar mereka segera membuat laporan,” tegasnya. (09/19)

Komentar

Rekomendasi Berita