oleh

Pelaku Usaha Tidak Bayar Pajak, Papan Reklame Dipasang Stiker

“…Biar masyarakat tahu, kalau pelaku usaha yang memasang papan reklame ini tidak membayar pajak. Diharapkan mereka malu dan sadar diri, lalu segera membayar pajak reklame mereka…”

* Kabid Pajak Lainnya DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Wawan

LINGGAU POS ONLINE- Delapan papan reklame milik pelaku usaha, ditempeli stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Bayar Pajak” oleh petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Lubuklinggau. Stiker ini terpaksa mereka pasang, lantaran pelaku usaha pemilik papan reklame tersebut tidak mau membayar pajak.

Kepala DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan melalui Kabid Pajak Lainnya, Wawan mengatakan pemasangan stiker baru mereka mulai kemarin (20/11). Tahap awal penertiban, mereka lakukan untuk reklame di sepanjang Jalan Yos Sudarso.

Pemasangan stiker dijelaskan Wawan, setelah upaya lainnya sudah dilakukan. Mulai dari pemberitahuan hingga peringatan. Namun ketika sudah diperingatkan, tetap tidak ada itikad baik dari pelaku usaha untuk membayar pajak reklame mereka maka terpaksa stiker dipasang.

“Ya biar masyarakat tahu, kalau pelaku usaha yang memasang papan reklame ini tidak membayar pajak. Diharapkan mereka malu dan sadar diri, lalu segera membayar pajak reklame mereka,” jelas Wawan.

Biasanya, pelaku usaha diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) mereka untuk pajak reklame dengan jatuh tempo satu bulan setelah diberikan SKP. Jika lewat dari jatuh tempo mereka diingatkan lagi karena sudah dikenakan denda.

“Tetapi yang kita tempeli hari ini (kemarin, red) tampaknya tetap tidak mau membayar pajak, makanya kita tempeli. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,” tegas Wawan.

Pihaknya berharap, penempelan stiker ini bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha agar kedepannya lebih taat dalam membayar pajak. Apalagi ditambahkan Wawan, 2019 target pajak reklame ditetapkan sebesar Rp2,6 miliar.

“Realisasinya hingga November 2019 memang sudah 90 persen, tetapi Perda tetap harus ditegakan agar semua pelaku usaha taat bayar pajak. Dampaknya, PAD kita meningkat dan banyak pembangunan yang bisa dilakukan di Lubuklinggau,” tambah Wawan.

Laporan Riena Fitriani Maris

Rekomendasi Berita