oleh

Pelaku Perusakan APK Terancam Pidana

“Sampai saat ini kita belum menerima adanya insiden pengerusakan APK. Tapi, jangan coba-coba untuk melakukan perusakan APK, kalau tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum,”kata komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Bahusi.

LUBUKLINGGAU – Beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Lubuklinggau terlihat rusak. APK yang rusak tersebut didominasi APK Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Lubuklinggau, tapi ada juga Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), termasuk calon anggota DPD. Mayoritas, APK yang rusak atau diduga dirusaki oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dipasang di pertigaan jalan, tidak di depan rumah masyarakat.

Komisioner Bawaslu Kota Lubuklinggau Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (HPP) dan Sengketa Pemilu, Bahusi mengatakan pelaku perusakan APK bisa dipidana. Hal itu mengacu pada Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan dalam Pasal 280 ayat 1 huruf g, pelaksana peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Jadi, kalau ditemukan ada oknum yang sengaja melakukan perusakan APK terancam pidana. Kemudian, diatur dalam Pasal 280 ayat 4, bila pelanggaran terhadap larangan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu merupakan tindak pidana pemilu. Bahkan, sanksinya diulas dalam Pasal 521 yang menyatakan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu. Mereka, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

“Sampai saat ini kita belum menerima adanya insiden perusakan APK. Tapi, jangan coba-coba untuk melakukan perusakan APK, kalau tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum,” kata Bahusi, Kamis (10/1).

Menurut Bahusi, bila ada peserta pemilu yang melapor ke Bawaslu, terkait perusakan APK akan langsung diproses di Sentra Gakumndo, karena itu masuk dalam ranah pidana pemilu.

Mengenai adanya APK yang dipasang di tempat terlarang, seperti melanggar UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye, Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Walikota (Perwal). Sudah dilakukan penertiban, dengan cara menurunkan APK yang dipasang tidak sesuai tempatnya tersebut. Seperti yang dipasang di pohon, tiang listrik maupun taman kota.

“Semuanya sudah ditertibkan, tapi kalau masyarakat menemukan masih ada yang belum ditertibkan, silakan melapor ke PPL atau Panwascam, atau langsung ke Bawaslu,” jelasnya.

Seperti diketahui, KPU Kota Lubuklinggau telah memfasilitasi pencetakan APK peserta pemilu, mulai calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota sampai Pemilihan Presiden (Pilpres). Sudah dibagikan ke tim kampanye dari masing-masing peserta pemilu, APK yang dibagikan berupa spanduk dan baliho. Tapi, mengenai pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Sebab, KPU hanya menyediakan saja, dan bila terjadi kerusakan pada APK yang difasilitasi KPU tersebut, peserta pemilu dapat melakukan penggantian dengan jenis dan ukuran yang sama, serta memasangkannya di titik yang sama juga. (aku)

Rekomendasi Berita