oleh

Pejabat Makin Malas Lapor Kekayaanya

Angka Pelaporan LHKPN Terjun Bebas

JAKARTA – Angka pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sepanjang 2018 cukup memprihatinkan.

Sejak Desember 2017 lalu. Sepanjang 2018, hanya 64,05 persen dari total 303.032 penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan negara. Ini terungkap dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/1).

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan merinci para wajib lapor LHKPN terbagi ke dalam empat bidang. Diantaranya: eksekutif sebanyak 483 instansi, legislatif sebanyak 642 instansi kemudian yudikatif (dua instansi), serta 175 instansi di BUMN dan BUMD.

Dalam laporan tersebut, legislatif menjadi bidang yang paling rendah angka pelaporannya. Yakni 39,42 persen dari 15.847 wajib lapor. Disusul yudikatif 48,05 persen dari 22.518 wajib lapor, eksekutif 66,31 persen dari 237.084 wajib lapor, serta BUMN dan BUMD 85,01 persen dari 25.213 wajib lapor.

“Kepatuhan ini kalau kita detailkan gitu seperti biasa yang paling tidak patuh legislatif. Lantas yang eksekutif memang secara umum kepatuhannya selalu ada. Yudikatif cuma dua (instansi). Paling patuh BUMN dan BUMD,” bebernya.

Pahala mengatakan, angka tersebut turun 14 poin dari data kepatuhan laporan LHKPN 2017 yang menyentuh 78 persen. Ironisnya, pada masa itu, laporan LHKPN masih dibuat secara manual. “Jadi kita pikir katanya dulu susah, begitu sudah dimudahkan, malah kepatuhannya rendah,” terangnya.

Sebelumnya, sambung Pahala, KPK telah memberikan solusi kepada wajib lapor yang kesulitan melaporkan LHKPN melalui e-LHKPN. Seperti, menerjunkan tim ke lapangan untuk membantu teknis pelaporan. “Jadi kami lihat ini masalah komitmen saja sama kemauan dari wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN,” ucapnya.

Terpisah, Plt Direktur LHKPN KPK, Kunto Ariyawan mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan pelaporan LHKPN. Salah satunya dengan memberikan penghargaan. Tujuannya, mendorong instansi-instansi pemerintah untuk meningkatkan pelaporan LHKPN mereka.

“Kemarin yang mendapatkan (penghargaan-red) misalnya di tingkat pusat ada OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM. BUMN misalnya Telkom. Kalau di daerah DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Misalnya seperti itu,” terangnya.

Kunto menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan pengujian terhadap LHKPN yang dilaporkan penyelenggara negara. Pertama, yaitu uji kepatuhan. “Jadi misalnya yang bersangkutan menjabat di empat posisi strategis seharusnya pelaporan LHKPN-nya empat,” paparnya.

Kedua, sambung Kunto, yaitu konsistensi pelaporan. KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap jumlah harta yang dilaporkan. “Kita uji apakah benar nilai hartanya seperti itu atau tidak,” jelasnya.

Ketiga, uji kelengkapan data. Diungkapkan Kunto, KPK akan memeriksa apakah penyelenggara negara telah benar-benar melaporkan seluruh hartanya atau tidak. Pihaknya juga nanti akan melibatkan masyarakat untuk melaporkan harta penyelenggara negara yang luput dari LHKPN. Aduan tersebut dapat dilaporkan melalui sistem e-LHKPN.

Keempat, yaitu uji keselarasan harta penyelenggara negara dengan penghasilannya. “Terakhir, menguji transaksi keuangannya apakah wajar atau tidak,” pungkas Kunto.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengingatkan bahwa pelaporan LHKPN 2019 telah dibuka mulai 1 Januari hingga 31 Maret mendatang. Ia meminta kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi sesuai peraturan internal masing-masing jika bawahannya abai melaporkan LHKPN.

“Kami berharap komitmen itu bisa lebih jelas dan salah satu sarana yang sudah kita sediakan pelaporan LHKPN yang lebih mudah diakses dan lebih mudah dilaporkan,” tandasnya. (riz/fin/tgr)

Rekomendasi Berita