oleh

Pegawai Non PNS Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Lubuklinggau bersama Pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Diskominfo Lubuklinggau melaksanakan pertemuan membahas mengenai pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS di wilayah kerja Lubuklinggau. Hadir Sekda Lubuklinggau, H A Rahman Sani, Kadiskominfo Erwin Armeidi dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lubuklinggau Agus Theodorus PM.

Audiensi ini juga sekaligus pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis bagi pegawai honorer Diskominfo Lubuklinggau sebagai percontohan bagi dinas lain untuk menerapkan Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah (PP) No.86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Seluruh perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawan atau Buruh Harian Lepas (BHL), maupun tenaga kontrak sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tanpa ada pengecualian.

Salah seorang pegawai non PNS di lingkungan Diskominfo Kota Lubuklinggau, Amin Fadly menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan, diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lubuklinggau, Agus Theodorus, di ruang kerja Sekda Kota Lubuklinggau, Senin (7/1).

“Untuk saat ini, PHL Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan, sekarang Diskominfo yang bisa menjadi contoh bagi instansi lain untuk segera mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) No.560 /103/Disnaker/III/2019 tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Lubuklinggau,” jelasnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lubuklinggau, Agus Theodorus menjelaskan untuk perhitungan iuran Pemberi Kerja,

a. JKK : 0,24% – 1,74 % (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)
b. JK : 0.3% c. JHT : 3,7% d. JP : 2%. BPJS ini aktif selama jam kerja, apabila terjadi kecelakaan kerja maka seluruh biaya perawatan ditanggung dengan Fasilitas Kesehatan Kelas I.

“Harapan kami seluruh instansi baik pemerintahan maupun swasta dapat segera mendaftarkan pegawainya di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Agus.(rls)

Rekomendasi Berita