oleh

Pedagang Ikan Demo Tolak Direlokasi

Minimnya Fasilitas Lapak Jadi Alasan

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Puluhan pedagang ikan di Pasar Bukit Sulap (PBS), datangi kantor Walikota Lubuklinggau di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.

Apa pasalnya? Kedatangan pedagang ikan ini menuntut pemerintah, menunda rencana relokasi mereka ke lapak yang sudah disediakan oleh pemerintah, Senin (4/12).

Aksi mendatangi Kantor Walikota ini berlangsung lebih kurang dua jam, mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polsek Lubuklinggau Barat I dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Lubuklinggau.

Koordinator pedagang ikan di PBS, Rusmini (40) saat menyampaikan orasinya di halaman Kantor Walikota Lubuklinggau mengatakan, belum siapnya lapak yang akan mereka tempati menjadi alasan mereka meminta pemerintah, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau untuk menunda rencana relokasi tersebut. Selain banyaknya infrastruktur yang dinilai tidak memadai, tempat baru yang didesain sebagai pasar higienis ini bagi pedagang ikan terlalu kecil lapaknya. Mereka siap pindah, jika lapak tersebut sudah siap.

“Tempatnya sudah kecil, sarana pendukung tidak memadai. Belum lagi lokasi lapak terlalu jauh,” tegas Rusmini, usai mendatangi kantor Walikota, Senin (4/11).

Selain itu, pedagang mengaku jika dipindahkan akan membuat turunnya jumlah pembeli, yang otomatis berdampak turunnya pendapatan mereka.

“Sekali lagi kami tegaskan, pedagang siap pindah apabila tempatnya sudah memadai, serta sarana penunjang seperti air PDAM dan listrik serta uang keamanan yang jelas,” ungkap pengusaha sukses ini.

Lebih lanjut Rusmini menambahkan dari pertemuan pedagang sebelumnya dengan Asisten III, H Ibnu Amin sempat dijanjikan jika tempat yang baru dilengkapi dengan fasilitas layak. “Tapi saat dicek ke lokasi itu tidak sesuai harapan. Meja tidak ada, aliran listrik juga tidak ada. Dan yang mengejutkan setiap ada pedagang akan pindah ke sana, selalu ada pedagang baru, entah darimana mereka datang, serta meminta izin dari siapa?” keluh Rusmini mengungkapkan sejumlah fakta baru.
Ia meminta agar penempatan kios baru itu mesti prosedural, jangan sembarangan. Setiap pemberian izin baru mesti sesuai dengan peruntukan, dan tidak sembarangan hingga tak merugikan pedagang.
Usai berorasi di depan kantor Walikota Lubuklinggau, puluhan pedagang kemudian diterima oleh Asisten I Setda Kota Lubuklinggau Bidang Pemerintahan dan Kesra, H Ibnu Amin. Mereka pun diajak berdialog, di Op Room Moneng Sepati, di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I.
Ibnu Amin saat berdialog menjelaskan, pemerintah sepakat melakukan penundaan rencana relokasi pedagang, ketika memang lapak yang akan mereka tempati belum siap.

“Kita sudah meminta pihak Disperindag, agar aspirasi pedagang ditampung, lapak ditata, diatur dan dirapikan,” jelasnya.

Sementara itu, Kadisperindag melalui Kasi Sarana dan Pelaku Distribusi, Andang menyampaikan, kalau pihaknya baru saja mendapat kewenangan untuk mengatur dan mengelola pasar tahun 2017. Dan itu pun bukan hanya PBS yang mau diatur, tetapi semua pasar yang ada di Kota Lubuklinggau.

Untuk itu sampai saat ini saja, ia mengaku pihaknya baru mau membuat draf pengelolaan aset pasar, tapi sampai saat ini belum selesai-selesai.

“Kami paham, pemerintah dituntut harus tegas dalam mengatur pedagang, salah satunya mengenai relokasi. Namun apapun itu, tetap akan kami upayakan,” ungkapnya

Andang mengaku, relokasi pedagang masih menjadi ‘PR’ besar mereka saat ini.

“Kami tidak bisa bertindak macam-macam, karena dianggap pungli. Kami berharap, pedagang harus kompak dan terus membantu Disprindag dengan cara mau diatur,” tutupnya. (CW01/01)

Komentar

Rekomendasi Berita