oleh

PBB dan BPHTB Jadi Kendala Program PTSL

LINGGAU POS ONLINE, AIR KUTI – Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu syarat program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Namun, syarat ini sulit dipenuhi masyarakat karena tingginya nilai BPHTB yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

Penetapan BPHTB mengacu pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Diatur bahwa dasar pengenaan BPHTB, yaitu lima persen dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

NPOP diatas Rp 60 juta wajib dikenakan BPHTB, sementara sebagian besar NPOP di Kota Lubuklinggau sudah diatas Rp 60 juta. “Khususnya tanah yang terletak di pinggir jalan utama,” kata Agustin Samosir, Kepala BPN Kota Lubuklinggau kepada wartawan koran ini, Jumat (25/5).

Masyarakat yang mengikuti program PTSL sebagian besar dikenakan BPHTB, dengan nilai pajak beragam dari Rp 3 juta hingga puluhan juta. Pada 2018 BPN Kota Lubuklinggau mendapatkan kuota program PTSL 20 ribu bidang, jumlah ini naik dibandingkan 2017 hanya 11 ribu bidang. Di 2019 Kementeria Agraria dan Tata Ruang kembali menargetkan 20 ribu bidang untuk 20 ribu sertipikat.

Dengan tahap kegiatan, diantaranya penyuluhan yang dilakukan di setiap kelurahan, pengumpulan data yuridis. Pemasangan tanda batas, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, penerbitan sertifikat, validasi PBB/BPHTB, dan penyerahan sertifikat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Imam Senen meminta BPN Kota Lubuklinggau tetap konsisten dengan syarat yang ditetapkan. Hal ini juga mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau.

“Insya Allah PAD meningkat, khusus dari PBB dan BPHTB. Yang besar realisasinya BPHTB,” ungkap Imam Senen.(07)

Rekomendasi Berita